Ketua DPRD Apresiasi Kinerja Pemkab, Bupati Pasuruan Sampaikan LKPj 2025 dalam Rapat Paripurna
PASURUAN, Nawacita – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif atas kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.
“Kami mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang diraih. Ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik. Namun, tetap perlu evaluasi agar ke depan lebih optimal,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD, Senin 30 Maret 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di hadapan DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca Juga: Apel dan Halal Bihalal, Bupati Pasuruan Soroti Kinerja ASN hingga Layanan Publik 24 Jam
LKPj tersebut memuat berbagai capaian kinerja sepanjang 2025, mulai dari sektor pembangunan, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, juga disampaikan gambaran umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2025.
Di sektor pendidikan, tingkat partisipasi anak usia sekolah menunjukkan tren positif. Partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam PAUD mencapai 92,33 persen, usia 7–12 tahun sebesar 95,81 persen, dan usia 13–15 tahun mencapai 90,43 persen.
Pada sektor infrastruktur, panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 1.697,4 kilometer atau 78,92 persen dari total panjang jalan. Di bidang perumahan dan permukiman, indeks infrastruktur tercatat sebesar 68,29 dengan 65,91 persen sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
Dalam urusan perlindungan masyarakat, jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan pada 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 202 kasus. Sementara layanan bantuan sosial, termasuk evakuasi dan penyelamatan, tercapai 100 persen.
Di sektor sosial, persentase penduduk miskin yang memperoleh perlindungan sosial mencapai 103 persen, sedangkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kategori fakir miskin yang mendapatkan layanan mencapai 100 persen.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemkab Pasuruan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pemerintah daerah juga meraih penghargaan dalam ajang Surya Award 2025 sebagai daerah dengan koperasi terbanyak serta omzet koperasi tertinggi di Jawa Timur.
Kondisi makro daerah juga menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,34 persen pada 2024 menjadi 5,66 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,36 menjadi 73,02, sementara angka kemiskinan menurun dari 8,69 persen menjadi 8,21 persen.
Adapun realisasi APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 4,07 triliun, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah 29,26 persen, pendapatan transfer 70,74 persen, dan lain-lain pendapatan sah sebesar 0,01 persen.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp 4,02 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,89 triliun, belanja modal Rp 486,7 miliar, belanja tidak terduga Rp 10,5 miliar, serta belanja transfer Rp 629,7 miliar. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp 250,5 miliar.
Rapat paripurna ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Reporter : Rahmat Ferry Gunawan
