Kemensetneg Terima Kunjungan Universitas Terbuka, Bahas Peran Strategis Indonesia di Forum D-8

JAKARTA, Nawacita – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menerima kunjungan mahasiswa Universitas Terbuka pada Rabu (18/2/2025) dalam rangka kegiatan diseminasi dan diskusi mengenai politik luar negeri Indonesia, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional, serta peran strategis Indonesia dalam forum Developing-8 (D-8).

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto. Dalam sambutannya, Eddy menyampaikan apresiasi atas kunjungan mahasiswa Universitas Terbuka serta menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memahami kebijakan strategis pemerintah, khususnya di bidang politik luar negeri, diplomasi, dan program prioritas nasional.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Kemensetneg dalam mendukung tugas Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus memahami arah kebijakan dan program prioritas pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global,” ujar Eddy.

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring di Aula Hoegeng ini turut menghadirkan Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Komunikasi, dan Digital, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Johar Arifin, serta Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Faisal Fahmi, sebagai narasumber.

Baca Juga: Kemensetneg Gelar Bimtek Aktivasi dan Pengisian SPT Tahunan PPh OP melalui Coretax

Dalam paparannya, Johar Arifin menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Prinsip bebas diartikan sebagai sikap independen dalam menentukan kebijakan luar negeri tanpa terikat pada blok kekuatan global mana pun, sedangkan aktif bermakna kontribusi nyata Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia serta tata kelola global yang adil.

“Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, organisasi, maupun warga negara Indonesia. Setiap bentuk komunikasi antar individu lintas negara pada hakikatnya merupakan bagian dari hubungan luar negeri,” ujar Johar.

Johar menambahkan bahwa peran aktif Indonesia diwujudkan melalui partisipasi dalam berbagai organisasi internasional, salah satunya Developing-8 (D-8), sebuah forum kerja sama ekonomi yang terdiri dari delapan negara berkembang, yaitu Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri D-8 sejak tahun 1997.

“D-8 menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi Selatan-Selatan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya,” jelas Johar.

Lebih lanjut, KTT ke-11 D-8 yang diselenggarakan di Mesir pada 17–19 Desember 2024 menghasilkan Deklarasi Kairo, yang menyepakati penguatan kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi, pangan, pertanian berkelanjutan, pariwisata, riset, dan pendidikan, serta penolakan terhadap sanksi ekonomi sepihak terhadap negara anggota D-8. Pada kesempatan tersebut, Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota baru.

Pada forum tersebut pula, Indonesia ditetapkan sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 dan akan menjadi tuan rumah KTT ke-12 D-8 yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 15–17 April 2026, dengan mengusung tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity.”

“Indonesia akan mendorong penguatan integrasi ekonomi, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas serta kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan D-8. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan isu kelautan sebagai agenda baru dalam kerja sama D-8,” ungkap Johar.

Sementara itu, Pranata Humas Ahli Madya, Faisal Fahmi, dalam paparannya menekankan pentingnya transformasi digital. Menurutnya, transformasi digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik.

Faisal juga menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dan tata kelola pemerintahan berlandaskan pada empat tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, agar seluruh kebijakan nasional berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Faisal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman peserta terhadap politik luar negeri Indonesia, peran diplomasi, serta posisi strategis Indonesia di kancah global semakin meningkat, sekaligus memperkuat kontribusi Kemensetneg dalam mendukung pembangunan nasional dan kepentingan bangsa di tingkat internasional. (Kemensetneg)