Jakarta, Nawacita – Pemerintah mempercepat pemerataan akses listrik hingga wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur kelistrikan ini ditargetkan menjangkau 35 provinsi sepanjang tahun 2026.
Program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya memperkuat rasio elektrifikasi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data pelaksanaan, proyek pembangunan infrastruktur listrik perdesaan ini memiliki total pagu anggaran sebesar Rp964.898.707.000. Pekerjaan dibagi dalam 35 paket yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan titik administrasi tercatat di Jakarta Selatan.
Seluruh proyek dijadwalkan mulai Februari 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Jadwal pemilihan penyedia dilakukan pada Februari 2026, dengan metode penunjukan langsung, mengingat nilai paket pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya dengan pagu Rp15 miliar hingga Rp17 Miliar di setiap Provinsi.
Pembangunan ini juga menekankan penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun, proyek ini tidak dialokasikan untuk usaha kecil atau koperasi karena nilai anggaran yang besar dan kompleksitas pekerjaan konstruksi.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur listrik perdesaan merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk memastikan akses energi yang merata dan andal. Infrastruktur listrik yang memadai diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat layanan kesehatan dan sektor produktif lainnya.
Dengan pembangunan ini, pemerintah menargetkan semakin banyak wilayah pedesaan yang terhubung dengan jaringan listrik nasional, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi.
