Cahyo Harjo Prakoso Soroti Isu Pungutan SMA Negeri di Jawa Timur, Minta Pengawasan Diperketat
Surabaya, Nawacita | Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, menanggapi isu adanya tarikan atau pungutan biaya di SMA Negeri di Jawa Timur. Ia mengaku belum menemukan secara langsung praktik tersebut dan menegaskan komitmen Dinas Pendidikan untuk mencegah adanya pungutan.
Cahyo menyampaikan bahwa dirinya baru mendengar informasi terkait dugaan tarikan biaya di SMA Negeri sebatas isu yang berkembang di masyarakat. Namun, ia telah melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
“Ya untuk tarikan (biaya) dari SMA Negeri saya belum melihat secara langsung, saya hanya baru mendengar secara isu-isu. Tapi saya sempat mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa beliau menyampaikan berkomitmen bahwa tidak ada hal itu,” ucap Cahyo, Jumat (13/2/2026) malam.
Selain sebagai anggota dewan, Cahyo yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra Surabaya menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian serius. Ia mengatakan pihaknya terus mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan, termasuk kepala cabang dinas di Surabaya, agar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala sekolah.
Baca Juga: Usulan Pembangunan SMA Negeri Baru di Surabaya Terkendala Lahan dan Anggaran
“Tapi sekali lagi masukan dari masyarakat itu menjadi catatan dan terus kami ingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kacabdin yang ada di Kota Surabaya dan juga semua pihak dari Dinas Pendidikan untuk terus mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi bagaimana kinerja kepala sekolah yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya,” ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur tersebut juga menekankan pentingnya mencegah potensi pelanggaran di lingkungan sekolah, termasuk dugaan pungutan liar.
“Agar hal-hal yang tidak kita inginkan, potensi misalkan tadi pungutan liar atau apa lainnya tidak boleh kita dengar lagi,” tegasnya.
Meski demikian, Cahyo kembali menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menemukan bukti langsung terkait dugaan pungutan tersebut. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik serupa sebagai bahan evaluasi dan pembahasan bersama di DPRD.
“Tapi hingga hari ini saya belum melihat secara langsung, mungkin nanti ada masukan dari masyarakat bisa menjadi bahan rapat kita bersama,” pungkasnya.
Reporter : Rovallgio
