Jakarta, Nawacita – Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Apindo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Di kesempatan itu ia menyinggung soal permasalahan tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia.
JK mencontohkan, di Malaysia ada sekitar dua juta tenaga kerja yang berasal dari Indonesia (TKI). Namun, Malaysia tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut.
“Ada dua juta orang RI bekerja di Malaysia. Tapi Malaysia tidak pernah ribut walaupun dua juta. Kita masuk (TKA) sedikit, ribut. Padahal untuk maju dibutuhkan investasi,” ujar JK, Selasa (24/4).
“Investasi butuh modal dan skill. Modal dan skill tentu bagi mereka dia harus jaga, kalau kita persulit, tenaga ahli, ekspatriat di bidang ini, maka tentu modal dan skill tidak masuk,” tambah JK lagi.
JK beralasan pemerintah lewat Perpres Nomoor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) semata-mata hanya untuk mempermudah perizinan warga negara lain untuk bekerja di Indonesia, bukan untuk menggantikan posisi pekerja lokal.
“Tidak berarti kita membebaskan, orang kerja di RI sebebas bebasnya, tidak. Cuma bagaimana kita hanya permudah prosesnya,” jelas JK.
Jumlah TKA, dianggap JK, dapat mendongkrak ekspor Indonesia yang berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. JK menyebutkan, peran TKA dalam menggenjot perekonomian sudah terbukti di Thailand. Apalagi TKA dianggap akan berkontribusi dalam pembentukan lapangan kerja.
“Kenapa Thailand 10 kali lipat jumlah TKA lebih banyak dari kita? Karena itu kenapa ekspor mereka, investasi mereka lebih banyak dari kita. TKA bukan untuk mengambil pekerjaannya pekerja kita, Justru meng-create tenaga kerja, karena rumusnya satu TKA create 100 orang pekerja lokal,” ujarnya.
“Dalam dunia global ini, tak bisa dihindari lagi, kalau kita persulit mereka akan lari ke Vietnam Thailand, ke Malaysia. Nanti kita marah lagi kenapa investasi kurang, ini suatu dilema yang kita selesaikan,” pungkasnya.
kum
 ke-10 Apindo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat){kind=link}