Nawacita.co – Upaya membenahi wajah Indonesia di mata dunia tak selalu harus dimulai dari kebijakan besar.
Perubahan itu, menurut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, justru harus dimulai dari ruang kerja aparatur pemerintah sendiri.
Hal tersebut ditegaskan Yusharto saat membuka Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) di lingkungan BSKDN, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menekankan, kebersihan dan kerapian lingkungan kerja bukan agenda simbolik, melainkan fondasi budaya kerja yang mencerminkan keseriusan pemerintah mendukung program prioritas nasional.
Baca Juga: Daftar Kementerian yang di Pecah Dalam Kabinet Merah Putih Prabowo
Menurut Yusharto, aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam membangun kebiasaan hidup bersih dan tertib.
Tanpa keteladanan dari dalam birokrasi, ajakan menjaga lingkungan berisiko berhenti sebatas slogan.
“Gerakan ASRI ini harus menjadi titik awal perubahan perilaku. Bukan hanya sesaat, tetapi membentuk kebiasaan bersih yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga tempat kerja,” ujarnya.
Isu kebersihan lingkungan, lanjut Yusharto, kini menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan citra Indonesia di tingkat global.
Ia mengungkapkan, masih adanya kesenjangan antara gambaran ideal Indonesia dengan kondisi kebersihan di lapangan menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kebijakan.
Baca Juga: Surat Kemendagri Terbit, DPRD Jatim Mulai Jalankan PAW Anggota
“Presiden mendorong pengurangan timbulan dan timbunan sampah. Masih ada persepsi dari luar negeri yang menilai kondisi Indonesia belum seindah yang dibayangkan. Ini harus kita jawab dengan aksi nyata,” katanya.
Dalam konteks itu, lingkungan kerja pemerintah dipandang sebagai etalase pertama. Yusharto menegaskan, BSKDN siap berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk mendorong perubahan nyata di wilayah sekitar kantor, khususnya di Kecamatan Senen dan Kelurahan Kenari.
Ia juga mengapresiasi peran petugas kebersihan dan Pasukan Oranye yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kebersihan kawasan.
Menurutnya, sinergi lintas pihak perlu dijaga agar gerakan kebersihan tidak bersifat insidental, melainkan berkelanjutan.
Sebagai institusi yang menempati bangunan heritage peninggalan kolonial, BSKDN disebut memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kawasan bersejarah, kata Yusharto, semestinya menjadi contoh tata kelola lingkungan yang lebih baik.
Baca Juga: Raperda Tambahan Modal Rp445 Miliar Dilaporkan Gubernur Koster ke Kemendagri
Ke depan, BSKDN juga membuka peluang penerapan inovasi sederhana dalam pengelolaan sampah, termasuk pemanfaatan magot.
Langkah ini diproyeksikan menjadi bagian dari strategi pengurangan sampah dari sumbernya, sekaligus membangun kesadaran ekologis di lingkungan kerja pemerintahan.
“Kalau bisa dimulai dari kantor sendiri, maka pesan perubahan itu akan lebih kuat sampai ke masyarakat,” pungkasnya.*
