Surabaya, Nawacita.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memulai awal 2026 dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggaran dan strategi pembiayaan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa capaian APBD 2025 tergolong solid, namun tantangan fiskal ke depan menuntut perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Adhy Karyono, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai hampir 100 persen, sementara kinerja belanja berada di angka 92 persen, menempatkan Jawa Timur di jajaran empat besar nasional dari sisi kinerja anggaran. “Ini juga pengaruh sama kebijakan pemerintah pusat berimbas signifikan terhadap ruang fiskal daerah,” ujar Adhy Karyono usai membuka Jatim Retreat di kantor BPSDM Jatim, Kamis malam (15/1/2026).
Karena adanya penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) membuat porsi bagi hasil pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota meningkat, sehingga pendapatan provinsi berkurang. Ditambah lagi, pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun semakin menekan kemampuan pembiayaan.
“Dengan kondisi ini, kita tetap harus menjalankan program prioritas, tapi jelas tidak bisa mengandalkan pola lama,” papar pria kelahiran Cirebon ini.
Salah satu rencana Pemprov Jatim pun mulai menggeser paradigma dari sekadar belanja anggaran menuju pendekatan money for value dan creative financing.
“Salah satu fokus utama adalah optimalisasi sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi dan digitalisasi pajak, maupun pemanfaatan aset daerah,” pungkas Adhy.
