KPRP Buka Partisipasi Publik Seluasnya, Gelar Public Hearing Reformasi Polri di Makassar

JAKARTA, Nawacita – Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (KPRP) bersama Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) secara aktif membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya merumuskan rekomendasi reformasi institusi Polri. Langkah konkret terbaru dari upaya ini adalah melalui kegiatan public hearing (audiensi publik) dengan upaya ’jemput bola’ ke daerah yang diselenggarakan salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan.

Acara yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025 ini bertempat di Ruang Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Public hearing di Makassar ini akan dipimpin langsung oleh dua anggota KPRP terkemuka, yaitu Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin dan Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti.

Sebagai langkah persiapan awal menjelang public hearing, Tim Sekretariat KPRP pada Senin (15/12/2025) telah melakukan kunjungan ke beberapa kantor media lokal dan salah satu kunjungan yang dilakukan adalah ke Kantor Berita Tribun Timur.

Kepala Sekretariat KPRP, Eddy Cahyono Sugiarto, menjelaskan kepada Tribun Timur upaya meaningful participation yang telah menjaring lebih dari 78 elemen masyarakat sebelum turun langsung ke daerah.

Baca Juga: Percepat Reformasi Polri, Komisi Turun Langsung Libatkan Media dan Masyarakat Maluku

“KPRP sejak dilantik Presiden Prabowo pada 7 November 2025 lalu telah bergerak cepat menjaring masukan dari sekitar 78 elemen masyarakat yang bersifat meaningful participation di Jakarta, di antaranya berasal dari lembaga toleransi beragama, lembaga bantuan hukum, pegiat lingkungan hidup, jurnalis dan media, organisasi profesi, pegiat hak asasi manusia, hingga pengawas internal dan eksternal Polri, ”ujarnya.

Menambahkan yang disampaikan Eddy, Pranata Humas Ahli Madya Kemensetneg, Akhmad Firmannamal, saat ini sebagai upaya inklusif pelibatan seluruh lapisan masyarakat, KPRP juga menyediakan jalur komunikasi digital untuk memudahkan partisipasi masyarakat yang tidak hadir secara fisik atau masyarakat yang berasal dari wilayah yang tidak dikunjungi oleh KPRP. Pandangan dan kritik konstruktif terkait reformasi Polri dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0813-1797-771 atau melalui surel setkomisireformasipolri@setneg.go.id. Firman menjanjikan bahwa masukan digital ini akan diklasifikasi (antara pengaduan dan usulan) dan ditindaklanjuti dengan serius, setara dengan masukan tatap muka atau Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD).

“Kita berupaya memanfaatkan semua saluran komunikasi, khususnya melalui digital dalam membantu Komisi Percepatan Reformasi Polisi mendapatkan masukan seluas-luasnya dari masyarakat dan inklusif,” tegas Firman, yang datang mendahului anggota KPRP bersama tim Biro Humas Kemensetneg.

Seluruh masukan yang dikumpulkan, baik dari daerah maupun dari pertemuan sebelumnya, nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Presiden RI.

Wakil Pemred Tribun Timur, Ronald Ngantung menyambut baik upaya pemerintah mempercepat upaya reformasi Polri. Menurutnya, agenda serap aspirasi di daerah sangat krusial karena memberi kesempatan bagi masyarakat dan lembaga di Sulawesi Selatan untuk menyampaikan masukan spesifik terkait persoalan yang hanya terjadi di wilayah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kegiatan serap aspirasi ini adalah ajang penting agar suara masyarakat Sulsel didengar dan bisa memberikan masukan yang relevan, khususnya mengenai persoalan yang sifatnya kedaerahan. Sebagai media lokal dengan jaringan nasional, kami siap menjadi jembatan yang efektif untuk menggaungkan aspirasi daerah ini hingga ke pusa, ” ujar Ronald.

Kunjungan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) ke Makassar, merupakan bagian dari agenda nasional penyerapan aspirasi publik. Sebelumnya, KPRP telah sukses mengumpulkan masukan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Medan, dan Ambon.

Dalam sesi kunjungan ini, hadir pula Tim Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg yang terdiri dari Dimas Agung Fattahillah (Pranata Humas Ahli Pertama), dan Anugrah Safieq Fahlev (staf Humas). (AFN/DAF – Humas Kemensetneg)