Implementasi Anggaran Prioritas 2025 Jabar Disorot Tajam! DPRD Sebut KDM Lebih Pentingkan “Ego Budaya”
Bandung, Nawacita – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah memberikan evaluasi dan sorotan tajam terhadap anggaran prioritas pembangunan 2025 yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Maulana mengatakan, anggaran prioritas yang telah dicanangkan untuk pembangunan tahun 2025 tidak didahulukan untuk kepentingan dan manfaat masyarakat. Hal itu terlihat dari pembangunan gapura batas provinsi dan Candi Bentar sebagai pengganti pilar Gedung Sate.
“Saya ingin menyinggung anggaran untuk pembangun. Kenapa KDM mendahulukan hal yang sama sekali tidak penting dan tidak bermanfaat seperti pembangunan Gapura Batas Provinsi dan Gerbang Gedung Sate dengan anggaran yang begitu besar dikala di pelosok sana ada yang lebih membutuhkan, seperti pembangunan jembatan?,” kata Maulana saat dihubungi via aplikasi obrolan virtual WhatsApp, Senin (1/12/2025).
Ia mencontohkan proyek pembangunan Gapura Batas Provinsi yang dinilai tidak memiliki urgensitas fungsi dan hanya sekedar simbolik.
Baca Juga: Pemprov Jabar Setujui 11 Proyek Jembatan Gantung untuk 2025
“Pembangunan gapura gerbang batas provinsi. Disamping sama sekali tidak memiliki urgensitas fungsi hanya sebatas estetika simbolik juga ternyata ada anggaran untuk pembelian lahannya,” tutur Maulana.
Proyek lainnya yang juga disoroti Maulana adalah proyek Revitalisasi Kantor-Kantor Gubernur termasuk Gedung Sate. Ia mengungkapkan proyek tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun ia menilai hal itu tidak dilakukan berdasarkan fungsi kehilangan atau fungsi kebutuhan perbaikan.
“Revitalisasi kantor-kantor gubernur termasuk Gedung Sate yang sama sekali bukan karena kehilangan fungsi sehingga membutuhkan anggaran untuk perbaikan. Namun karena ego budaya yang entah ideologi budaya seperti apa yang sebenarnya KDM ingin munculkan,” beber dia.
Maulana berpendapat bahwa dirinya tidak menemukan anggaran pembangunan prioritas yang benar-benar berdasarkan data di lapangan kecuali program perbaikan jalan di Jawa Barat. Selain program perbaikan jalan, ia menilai program pembangunan prioritas yang lain masih berasal dari egoisme Dedi Mulyadi.
“Masalah anggaran untuk pembangunan prioritas saya tidak melihat itu kecuali satu hal kang, yaitu perbaikan jalan saja. Hanya itu yang saya pikir betul-betul lahir dari data dan analisa. Selebihnya masih karena ego pribadi KDM,” ungkap dia.
Baca Juga: Sederet Langkah Pemprov Jabar Bidik APBD 2026 Rp30,1 Triliun
Bahkan, lanjut dia, proyek pembangunan 50 unit sekolah baru yang dianggarkan Rp 250 miliar pada tahun 2026 tidak didasarkan pada data faktual.
“Anggaran 2026 pembangunan USB (unit sekolah baru) yang menelan anggaran 250 miliar untuk 50 sekolah. Sekalipun itu untuk pembangunan pendidikan, namun jika tanpa data (mana yang sebenarnya butuh sekolah baru), sama saja semua berdasarkan ego,” papar Maulana.
Ia juga menceritakan bahwa dirinya pernah mempertanyakan soal lokasi pembangunan unit sekolah baru tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Setelah mempertanyakan hal tersebut, Maulana mengambil kesimpulan bahwa pembangunan sekolah baru itu atas dasar adanya aset yang bisa dibangun dna bukan berdasarkan kebutuhan sekolah untuk masyarakat sekitar.
“Saya pernah mempertanyakan itu (masalah lokasi) kepada disdik. Kesimpulan saya mereka membangun atas dasar adanya aset yang bisa dibangun bukan karena sekelilingnya membutuhkan sekolah,” tandas dia.
Reporter: Niko
