Kemendikdasmen–Komisi X DPR RI Gelar Workshop Pengentasan Anak Tidak Sekolah di Surabaya

Surabaya, Nawacita | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno, menggelar Workshop Pendidikan di Platinum Hotel Surabaya pada Minggu (30/11/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Pengentasan ATS dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun” dan dihadiri perwakilan guru dari berbagai sekolah di Kota Surabaya.

Acara ini merupakan program kolaborasi antara Komisi X DPR RI dan Kemendikdasmen dalam upaya memperkuat implementasi wajib belajar 13 tahun serta pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Puti Guntur Soekarno menegaskan pentingnya agenda ini untuk memperbaiki tata kelola pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan.

“Workshop ini untuk menajamkan kembali program wajib belajar 13 tahun ini harusnya seperti apa. Karena kondisinya tidak hanya terjadi di Kota Surabaya atau Sidoarjo, tetapi juga di Jawa Timur bahkan secara nasional,” ucapnya.

Workshop ini diharapkan mampu memperkuat upaya pengentasan ATS serta memastikan keberlangsungan program wajib belajar 13 tahun agar seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil dan merata.

Ia menyoroti fakta bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan secara berjenjang. Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat sekitar 12 ribu anak di Surabaya masih tergolong ATS.

“Ini menjadi tanggung jawab kami bersama, terutama DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, Kepala Sekolah, dan para Guru untuk memberikan penguatan terkait wajib belajar 13 tahun serta mencari cara mengentaskan anak tidak sekolah,” jelasnya.

Puti menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat. Ia menilai perlunya kecocokan data antara Kemendikdasmen dan Pemerintah Kota Surabaya guna memastikan setiap anak yang belum sekolah dapat terjangkau program pemerintah.

Baca Juga: Viral Video Petugas Main Slot di Balai Kota Surabaya, Ini Jawaban Pemkot

“Kalau memang masih ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, maka intervensi apa yang harus kita lakukan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ungkapnya.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh Puti ialah dengan penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang tepat sasaran bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

“Kami harap Program Indonesia Pintar diberikan secara tepat sasaran, langsung diterima, dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu,” pungkasnya.

Reporter: Rovallgio