Studi Ungkap Surabaya Boros Energi: Rumah Susun hingga Kantor Pemerintah Jadi Penyumbang Terbesar

SURABAYA, Nawacita – Pemerintah Kota Surabaya bersama konsorsium Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) merilis temuan penting yang membuka peta besar konsumsi energi kota sekaligus peluang besar menuju kota rendah karbon.

Studi Baseline Energy Consumption yang mengambil sampel 305 bangunan mulai gedung pemerintah, komersial, sosial, hingga residensial menunjukkan bahwa emisi operasional bangunan Surabaya pada 2024 diperkirakan menembus 4,8 juta ton CO₂.

Angka ini menggambarkan beban yang semakin berat dalam upaya dekarbonisasi perkotaan. Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menyebut temuan studi tersebut akan menjadi fondasi bagi kebijakan energi daerah.

“Data ini membantu kami mengidentifikasi area paling boros energi dan menyusun pendekatan yang lebih tepat untuk mewujudkan Surabaya yang berkelanjutan dan rendah karbon,” kata Irvan.

Pertama, pelanggan rumah tangga R1M 900 VA non-subsidi tercatat sebagai kelompok terbesar sekaligus penyedot sekitar 20% total listrik terjual sepanjang 2024. Angka ini menegaskan tingginya tingkat elektrifikasi rumah tangga di Surabaya, namun sekaligus menunjukkan perlunya edukasi penggunaan listrik yang lebih bijak.

Baca Juga: Edible Plastic, Inovasi Mahasiswa PCU dalam Kurangi Sampah Plastik di Surabaya

Kedua, pada sektor non-residensial, rumah susun muncul sebagai pengguna energi paling intensif, mencatat Energy Use Intensity (EUI) hingga 491,75 kWh/m²/tahun. Catatan itu bahkan melampaui bangunan komersial yang berada di posisi kedua dengan 361,53 kWh/m²/tahun.

“Angka EUI rumah susun ini menunjukkan adanya pola konsumsi yang belum terkendali. Kita melihat ada kebutuhan intervensi di sisi manajemen energi maupun perlengkapan bangunannya,” terang Irvan.

Ketiga, konsumsi energi pada rumah tapak ternyata paling dipengaruhi oleh penggunaan pendingin ruangan (AC). Data menunjukkan rumah dengan AC mengonsumsi energi hampir dua kali lipat dibanding rumah tanpa AC.

Bahkan, setiap penambahan satu unit AC mampu mendongkrak pemakaian listrik 107 hingga 114 kWh per bulan. Temuan ini menegaskan bahwa efisiensi pendinginan—baik melalui standar peralatan hemat energi maupun desain bangunan perlu menjadi fokus kebijakan energi kota.

Namun yang tak kalah mencengangkan adalah fakta bahwa bangunan pemerintah, meskipun hanya 1% dari total pelanggan non-residensial, justru menyumbang 9% konsumsi listrik sektor tersebut. Angka itu menjadi alarm penting bahwa efisiensi energi justru harus dimulai dari institusi publik.

“Ini indikasi boros yang serius dan harus menjadi perhatian. Pemerintah harus menjadi contoh paling depan dalam efisiensi energi, bukan justru konsumsi tertinggi,” ujar Irvan.

Selain itu, selisih besar antara nilai rata-rata dan median pada sejumlah kategori bangunan mengindikasikan adanya pengguna energi ekstrem bangunan-bangunan yang pemakaian listriknya jauh di atas kelompok lainnya. Kondisi ini, kata Irvan, memerlukan intervensi segera agar tak terus menambah beban energi kota.

Temuan-temuan tersebut kini menjadi dasar penting bagi Pemkot Surabaya dalam merumuskan kebijakan penurunan emisi dan efisiensi energi. Irvan menegaskan bahwa studi ini bukan sekadar angka, melainkan “peta masalah” yang akan menentukan langkah strategis Surabaya menuju kota rendah karbon dan berkelanjutan. (Al)