Pemborosan APBD: DPRD Jabar Kritik Keras Proyek Gapura Rp3,9 M, Tuntut Pemprov Fokus Kebutuhan Dasar Warga

BANDUNG, Nawacita – Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan anggaran hingga Rp3,9 Miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk pembangunan gapura dan rencana batas kota menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.

Meski telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menilai proyek fisik yang bersifat simbolik tersebut bukanlah kebutuhan mendesak di tengah kondisi sosial dan ancaman bencana yang masih kompleks.

“Hal-hal yang tidak substansi seperti pembangunan gapura atau batas kota perlu dipertimbangkan kembali. Kita harus mengecek betul, apakah ini benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Tedy, di sela-sela kegiatan Reses I DPRD Jabar di Kawasan Antapani, Kota Bandung, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga: DPRD Surabaya Tambah Kuota Rutilahu dan Usulkan Pembangunan Rusunawa di Lahan BUMN

Tedy menegaskan bahwa terdapat banyak persoalan substantif dan pekerjaan rumah Pemprov Jabar yang jauh lebih penting daripada proyek fisik simbolik tersebut, yang hingga kini belum terurai.

Ia mencontohkan isu-isu krusial seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya akses pendidikan yang merata, permasalahan rumah tidak layak huni (Rutilahu), tingginya angka pengangguran, hingga kompleksitas masalah sosial Jabar lainnya.

Kritik ini semakin mendesak mengingat adanya kepastian efisiensi anggaran atau pemangkasan anggaran besar-besaran yang akan terjadi pada tahun 2026.

“Kalau ada efisiensi anggaran, sebaiknya diarahkan ke permasalahan inti masyarakat. Jangan sampai pembangunan fisik yang tidak urgent justru menggeser kebutuhan dasar warga,” tegas dia.

Tedy menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar kebijakan pembangunan di masa depan benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya mengakomodasi keinginan segelintir pihak dibandingkan kebutuhan riil masyarakat, demi mewujudkan visi Jabar Istimewa.

Terkait proyek yang sudah terlanjur berjalan, Tedy menyarankan agar segera diselesaikan, namun memberikan peringatan keras untuk proyek selanjutnya.

“Kalau sudah tanggung berjalan, biarkan saja diselesaikan. Tapi untuk ke depan harus dievaluasi lagi, mana yang benar-benar prioritas,” tandas Tedy.

(Niko)