Tingkatkan Efisiensi Layanan Birokrasi, Diskominfo Jateng Dorong OPD Maksimalkan Peran AI

Surakarta, Nawacita | Artificial Intelligence (AI) seringkali digunakan orang untuk membuat gambar yang mempercantik diri,.demi konten di media sosial. Tapi, AI juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi layanan birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Jateng, Agung Hariyadi, dalam workshop yang digelar di The Alana Hotel Solo, Kamis (27/11/2025). Menurutnya, perkembangan teknologi digital saat ini, khususnya kecerdasan buatan atau AI, telah membawa perubahan besar pada cara organisasi bekerja, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“AI bukan lagi teknologi masa depan, tetapi sudah menjadi kebutuhan masa kini untuk menghadirkan layanan birokrasi yang lebih cepat, lebih presisi, dan lebih efisien,” beber Agung.

Ditambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong percepatan transformasi digital, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Dalam konteks tersebut, penggunaan AI dapat memberikan berbagai manfaat nyata, seperti otomatisasi proses administrasi, peningkatan kualitas data dan analisis kebijakan, percepatan layanan publik, serta pengurangan beban kerja operasional yang berulang.

“Workshop ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas aparatur, agar memahami dan mampu mengimplementasikan teknologi AI di unit kerja masing-masing. Kami berharap setelah kegiatan ini, OPD dapat mulai merancang inisiatif AI sederhana sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing, sehingga ke depan terbangun kolaborasi menuju birokrasi yang lebih modern dan adaptif,” ujar Agung, didampingi Kepala Bidang E-Government Diskominfo Jateng, Iswahyudi.

Baca Juga: Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga

Akademisi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Dr Eng Farrikh Alzami menjelaskan, pemanfaatan AI di sektor publik Indonesia menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Hal itu terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang berhasil mengintegrasikan teknologi AI, seperti aplikasi JAKI, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Polri, serta inovasi layanan di Direktorat Jenderal Pajak.

Farrikh turut meluruskan beberapa mitos yang berkembang di masyarakat terkait AI. Menururnya, AI bukan sihir, karena AI adalah matematika dan statistik.

“AI terdiri dari Machine Learninng, Large Language Model, dan cara kerja probabilitas. Sehingga mampu memberikan jawaban paling relevan berdasarkan pola data,” kata Farrikh.

Lebih jauh, ia menguraikan beragam potensi penerapan AI di lingkungan OPD, antara lain chatbot Whatsapp atau website yang melayani masyarakat selama 24 jam tanpa henti, pembuatan notulensi rapat otomatis dari rekaman audio, sistem peringatan dini wabah penyakit berbasis pola data kesehatan, hingga analisis sentimen komentar media sosial pemerintah dalam hitungan detik di Instagram Pemprov Jateng.

Farrikh menegaskan, perlunya memperhatikan aspek etik dan keamanan data dalam mengembangkan AI yaitu “DOs” dan “DON’Ts”-nya. Antara lain, informasi sensitif seperti NIK, rekam medis, rancangan kebijakan, kredensial sistem, serta data keuangan tidak boleh dibagikan sembarangan.

“Beberapa data yang bersifat personal dan privasi seperti NIK, medis dan rekam kesehatan, draft kebijakan/pergub rahasia, password dan kredensial sistem, serta data keuangan, tidak boleh sembarangan dipublikasikan,” terang Farrikh.

Narasumber dari Diskominfo Jateng, Muh Anggoro Setio Purnawan, memaparkan mengenai infrastruktur pendukung AI dan pemanfaatannya pada pemerintahan daerah. Ditambahkan, perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah memanfaatkan berbagai tipe layanan AI, mulai dari generative AI, AI vision, predictive analysis, hingga otomasi administrasi birokrasi.

Baca Juga: Wagub Dorong Perbankan di Jateng Perkuat Pendampingan UMKM

“Perkembangan AI saat ini meliputi Generative AI seperti Chatbot cerdas, penulisan otomatis, dan pembuatan gambar/video. Selanjutnya, AI vision seperti deteksi wajah, pengenalan plat nomor, dan analisis CCTV. AI Predictive Analysis, seperti prediksi kebutuhan layanan, trafik, dan kesehatan, dan AI dalam otomasi birokrasi seperti RAG, summarization, answer routing, dan otomasi administrasi,” jelasnya.

Anggoro menjelaskan bahwa fondasi infrastruktur AI mencakup komputasi (CPU, GPU, TPU), penyimpanan data skala besar, jaringan aman, hingga API dan sistem monitoring. Pemerintah daerah, kata Anggoro, dapat memilih infrastruktur berbasis cloud, on-premise, atau hybrid.

Ia menilai model hybrid menjadi pilihan paling ideal bagi Pemprov Jawa Tengah, karena mampu memadukan kebutuhan keamanan data sensitif dengan fleksibilitas komputasi.

“Contohnya chatbot AI berbasis cloud yang terhubung dengan data kependudukan on-premise, atau analitik CCTV di data center lokal yang ditampilkan pada dashboard cloud,” jelasnya. jtgprv