Dedi Mulyadi Minta Segera Umumkan Desa Penghasil Pajak Tertinggi di Jawa Barat
BANDUNG, Nawacita – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepada kepala daerah di Jawa Barat untuk segera mengumumkan desa-desa atau daerah yang menjadi penghasil pajak tertinggi di wilayah tersebut.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan distribusi pajak di Jawa Barat. Menurutnya, prinsip utama yang harus ditegakkan adalah keadilan dalam pemilihan distribusi pajak.
“Yang pertama adalah keadilan pemilihan distribusi pajak di mana negara harus adil dalam membangun keadilan pajak,” kata Dedi dalam sambutannya pada acara West Java Investment Summit di Hotel Pullman Bandung, Jumat (14/11/2025).
Dedi menuturkan, pengumuman data desa penyumbang pajak terbesar ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan keadilan tersebut. Ia mengungkapkan, pengumuman desa penghasil pajak tertinggi di Jawa Barat tersebut dilakukan paling lambat minggu depan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Skema Kerja Sama Perbaikan Jalan, Bukan Ambil Alih Kewenangan
Sebab, daerah-daerah penyumbang pendapatan terbesar tersebut mendapatkan alokasi pembiayaan yang proporsional dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menegaskan, alokasi dana tersebut nantinya harus digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur air bersih yang tertata dengan baik, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi serta memperbaiki angka kesehatan dan meningkatkan angka harapan hidup.
Dedi menilai, jika desa-desa penyumbang pajak tersebut mendapatkan alokasi yang adil, mereka akan mampu membangun desanya secara kuat, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas.
“Kalau desanya sudah kuat, masyarakatnya cerdas, itu nanti juga akan melahirkan konektivitas industri itu memiliki implikasi pada kesejahteraan publik,” ucap dia.
Terakhir, Dedi menekankan bahwa investasi sendiri merupakan kunci keberhasilan pembangunan di Jawa Barat. Hal itu karena investasi bisa berimplikasi pada rekrutmen tenaga kerja dan pembayaran pajak yang tinggi.
“Ini ekonomi muter,” pungkas Dedi.
(Niko)
