Bandung, Nawacita.co – Walikota Bandung, Muhammad Farhan memastikan berbagai program pemerintah dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dana transfer daerah (TKD) telah dipangkas oleh pemerintah pusat.
Pihaknya saat ini sedang menyiapkan langkah rasionalisasi anggaran di berbagai pos, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kegiatan non-prioritas lainnya.
Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu dan berbagai program prioritas bisa tetap berjalan khususnya Universal Health Coverage (UHC).
“Efisiensi pertama di perjalanan dinas. Anggaran makanan dan minuman rutin juga akan kami evaluasi. Insyaallah UHC tetap diutamakan. Warga Bandung tidak perlu khawatir, akses berobat gratis tetap aman,” terang Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (28/10/2025).
Selain itu, ia juga memastikan bahwa enam Standar Pelayanan Minimum (SPM) tetap dijaga. Seperti pendidikan, perumahan, pekerjaan umum, ketertiban masyarakat, serta layanan sosial.
Di sisi lain, Farhan menyebut saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kondisi nasional.
“Kami hampir tiap hari berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memahami arah kebijakan keuangan nasional. Jadi setiap keputusan daerah bisa lebih presisi,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Siapkan Anggaran Rp 16 Miliar untuk Prakarsa
Selain itu pihaknya juga sedang mengkaji optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber utama penerimaan pendapatan daerah. Namun hal itu tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi masyarakat agar tidak terbebani.
“Kenaikan nilai tanah itu wajar secara ekonomi, tapi penyesuaian pajak harus memperhatikan kestabilan sosial. Pajak dan retribusi jangan sampai memberatkan warga,” papar Farhan.
Farhan menegaskan bahwa geliat ekonomi Bandung tetap berjalan meski saat ini pemerintah tengah menghadapi tekanan keuangan. Hal itu, lanjut Farhan, terlihat dari tingkat hunian hotel berbintang mencapai 90 persen setiap kali ada event besar seperti Asia Afrika Festival dan Pasar Seni ITB, sedangkan hotel melati berada di kisaran 40 persen.
“Perputaran uang selama tiga minggu terakhir mencapai puluhan miliar rupiah,” tegasnya.
Bahkan, fenomena itu tercatat telah menarik jumlah wisatawan meski nilai transaksi per orang justru menurun. Hal itu dikarenakan pola belanja wisatawan kini lebih banyak ke sektor informal dibanding pusat perbelanjaan modern.
Akibatnya bakal ada potensi perlambatan ekonomi setelah libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Farhan, pola konsumsi masyarakat cenderung menurun menjelang bulan puasa dan Lebaran 2026.
“Pengalaman tahun lalu menunjukkan, saat puasa dan Lebaran justru konsumsi masyarakat tidak meningkat. Setelah itu, tekanan ekonomi berlanjut karena biaya PPDB yang cukup besar,” kata Farhan.
Maka dari itu, Pemkot Bandung bakal terus menggelar sejumlah event besar di paruh kedua tahun untuk mendorong sektor ritel dan pariwisata, sesuai rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).Hal itu sebagai langkah untuk menstabilkan aktivitas ekonomi di Kota Bandung.
Farhan optimis, arah kebijakan keuangan Kota Bandung berfokus pada efisiensi yang berkeadilan.
“Kami ingin tetap menjaga semangat pembangunan tanpa membebani warga. Efisiensi boleh, tapi layanan dasar harus tetap jalan,” pungkasnya.
Reporter : Niko Prayog
