Dana Transfer Pusat Turun Rp 2,1 Triliun, Golkar Dorong Efisiensi dan Kenaikan PAD

Surabaya, Nawacita | Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Timur dibuat kalang kabut setelah dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan drastis hingga mencapai Rp 2,1 triliun. Kondisi ini memaksa daerah melakukan koreksi kebijakan dan mencari sumber pendapatan tambahan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tidak mengalami defisit.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha, menyebut penurunan dana transfer tersebut menjadi konsekuensi yang harus dihadapi daerah. Ia menilai, Pemprov dan DPRD Jatim perlu segera mengambil langkah efisiensi dan inovasi pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Sudah risiko jika dana transfer dari pusat dikurangi. Angka Rp 2,1 triliun itu jelas memberatkan proyeksi APBD 2026,” ujarnya di Surabaya.

Yudha mengusulkan beberapa langkah cepat untuk menekan beban anggaran. Salah satunya dengan pengurangan anggaran makan minum (mamin) pada kegiatan rapat kerja, serta penghapusan pengadaan kendaraan dinas bagi eksekutif maupun legislatif.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru NU

“Harus ada kebijakan penghematan yang nyata. Termasuk tidak adanya pengadaan kendaraan dinas baru,” tegasnya.

Selain efisiensi, Yudha juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang didorong Fraksi Golkar adalah melalui cukai rokok SKM3.

“Kami sedang memperjuangkan agar rokok yang sebelumnya ilegal bisa mengurus bea cukai resmi. Jika ini berjalan, potensi bagi hasil dari pemerintah pusat bisa naik hingga Rp 1,5 triliun,” jelasnya.

Politisi yang dikenal dekat dengan kelompok muda ini juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal. Ia mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi BUMD untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap PAD Jatim.

“Jawa Timur belum menyentuh target PAD dari BUMD sebesar Rp 500 miliar. Jangan kalah dari BUMD Jawa Tengah yang sudah jauh lebih agresif,” kata Yudha.

Menurutnya, kombinasi antara efisiensi belanja dan optimalisasi sumber pendapatan baru menjadi kunci agar APBD Jatim tetap sehat meski dana transfer pusat berkurang. bdo/adv