Wali Kota Eri Cahyadi Tegaskan Program Kerakyatan Jadi Prioritas di Tengah Pengurangan TKD
Surabaya, Nawacita.co — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan program-program kerakyatan meskipun terjadi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan fiskal Kota Surabaya tahun anggaran 2026 harus berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, semua fraksi sejalan. Pengurangan TKD tidak boleh mengurangi program yang sudah berjalan. Kita harus menentukan skala prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Eri usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan APBD Surabaya 2026 di Balai Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).
Pemkot dan DPRD Sepakat Tetapkan Skala Prioritas
Eri menyampaikan bahwa setelah tahapan pandangan umum fraksi, pembahasan akan dilanjutkan ke tingkat komisi untuk menyamakan persepsi antara Pemkot dan DPRD terkait penentuan program prioritas.
Baca Juga : Sidang Paripurna HUT ke-80 Jatim, Khofifah Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Majukan Jatim
“Skala prioritas ini harus disepakati bersama. Jika ada pemotongan transfer daerah, tentu ada program yang harus ditunda, tetapi jangan sampai menghilangkan esensi kerakyatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan DPRD menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Optimalkan Aset dan Percepat Pembangunan Infrastruktur
Eri menjelaskan, pengurangan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan mencapai sekitar Rp730 miliar. Untuk mengatasinya, Pemkot Surabaya akan menyeimbangkan keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan aset serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
Baca Juga : Pembahasan Komisi Belum Rampung, DPRD Jatim Tunda Paripurna P APBD 2025
“Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD. Strateginya, kita manfaatkan aset yang ada dan percepat pembangunan infrastruktur. Karena ketika ada jalan baru atau pelebaran jalan, nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sekitarnya otomatis meningkat,” jelasnya.
Selain fokus pada optimalisasi aset, Pemkot juga tengah menyiapkan agenda “Great Sale Surabaya” yang akan digelar pada Desember 2025. Agenda ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga perhotelan, dengan tujuan meningkatkan perputaran ekonomi lokal sekaligus menarik wisatawan ke Kota Pahlawan.
DPRD Dukung APBD Surabaya 2026 untuk Kepentingan Rakyat
Dukungan terhadap Rancangan APBD Surabaya Tahun 2026 datang dari Fraksi Demokrat, PPP, dan NasDem DPRD Kota Surabaya. Dalam pandangan umumnya di Rapat Paripurna DPRD, Senin (13/10/2025), fraksi gabungan tersebut memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkot di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi kami pada intinya mendukung penuh apa yang dilakukan pemerintah kota bersama teman-teman dewan. Tentunya dengan semangat gotong-royong dan pengawasan bersama demi kemajuan warga Surabaya,” ujar Muhaimin, anggota Komisi A sekaligus juru bicara fraksi gabungan.
Selain itu, fraksi gabungan juga menekankan pentingnya perhatian terhadap guru ngaji, guru pesantren, dan guru majelis taklim yang selama ini berperan penting dalam pembinaan moral dan spiritual warga Surabaya.
“Guru ngaji dan guru majelis taklim perlu mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi anggaran tahun 2026 mendatang,” tambah Muhaimin.
Dengan sinergi antara Pemkot dan DPRD, Pemerintah Kota Surabaya optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan bahwa setiap program pembangunan tetap berpihak kepada rakyat, meski di tengah tantangan pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.