Dedi Mulyadi Pilih Tak Protes Ke Menkeu Soal Dana Transfer Daerah Pemprov Jabar yang Dipotong Rp 2,45 Triliun, Mengapa?
BANDUNG, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memilih diam dan tidak melayangkan protes kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa ihwal dana transfer daerah khususnya Jawa Barat yang dipotong Rp 2,45 triliun oleh pemerintah pusat.
Dedi menilai bahwa hal itu tidak pantas dilakukan oleh oleh dirinya selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
“Gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat,” kata Dedi dalam keterangan resminya pada Sabtu (11/10/2025).
Ia menuturkan bahwa kebijakan pemotongan dana transfer daerah bulan untuk dipersoalkan sebab itu merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan.
“Sedangkan pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok kelasnya saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” tutur dia.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Masyarakat Tak Salah Gunakan Rumah Subsidi, Potensi Kecemburuan Sosial
Dedi menjelaskan bahwa secara nasional jumlah pemotongan dana transfer daerah itu mencapai sekitar Rp 226 triliun. Sementara untuk Jawa Barat, pengurangan itu sebesar Rp2,45 triliun dan pemerintah provinsi dan sekitar Rp2,7 triliun bagi pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, kebijakan tersebut pasti berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah. Sebab selama ini, sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
“Kalau saya tumpang kaki, kalau saya hanya berpangku tangan, tidak melakukan langkah-langkah penanganan terhadap belanja anggaran, kalau menggunakan model anggaran dulu digunakan anggaran hari ini, maka saya katakan pembangunan tidak akan ada,” ungkap Dedi.
Guna menyiasati keterbatasan anggaran di Jawa Barat akibat pemotongan itu, ia menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi. Seperti pengurangan sejumlah kegiatan rutin pemerintah daerah mulai dari perjalanan dinas hingga belanja listrik dan air.
“Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu gubernur 1,5 diturunkan menjadi 750, dari 750 diturunkan menjadi 100,” kata dia.
Selain itu, langkah efisiensi juga bakal dilakukan terhadap beberapa fasilitas seperti penggunaan listrik kantor yang bakal dibatasi hingga 75 persen, lampu di bagian dalam gedung akan dimatikan pada malam hari, sementara bagian luar tetap menyala untuk keamanan.
“Dengan bagian dalam kantor listriknya dimatikan, itu sudah mengefisienkan belanja listrik,” ucap dia. Lebih lanjut, dirinya juga bakal menghapus kebiasaan menjamu tamu dengan makanan dalam kegiatan resmi.
“Kalau ada tamu, ada acara, kita siapkan snek, kita siapkan makan siang. Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih,” beber Dedi.
Meski demikian, Dedi memastikan belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat tetap meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp 3 triliun menjadi Rp3,5 triliun, rehabilitasi sekolah hingga Rp1 triliun, serta pemasangan listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp500 miliar.
“Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026,” papar dia.
Ia menambahkan, efisiensi birokrasi dilakukan agar alokasi anggaran tetap berpihak kepada masyarakat miskin. Program jaminan pendidikan, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi irigasi dan rumah sakit akan terus berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Jaminan pelayanan kesehatan bagi warga di seluruh Provinsi Jawa Barat, terutama warga miskin, kami tetap akan menjalankannya. Kemudian jaminan pendidikan untuk seluruh warga Jabar yang di sekolah negeri tetap gratis,” tambah Dedi.
Dengan langkah itu, Dedi berharap Jawa Barat tetap bisa menjaga stabilitas pembangunan di tengah tekanan fiskal nasional.
(Niko)
