Gerakan Rereongan Sapoe Rp 1000 Menuai Kritik Masyarakat, Dinilai Tak Efektif dan Buka Celah Korupsi

Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi resmi meluncurkan Gerakan Poe Ibu (Sapoe Sarebu). Dimana nantinya para ASN hingga seluruh lapisan masyarakat wajib menyisihkan satu hari Rp 1000 untuk membantu warga yang tengah mengalami kesulitan ekonomi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun gerakan tersebut mendapat banyak kritik dari golongan masyarakat bawah khususnya di Kota Bandung.

Muhammad Al Hafidz (25) salah satu pekerja harian lepas asal Cibiru Kota Bandung mengungkapkan bahwa dirinya tidak setuju dengan gerakan besutan Dedi Mulyadi itu. Sebab, tanpa adanya Surat Edaran dari gubernur budaya Rereongan atau swadaya masyarakat untuk saling membantu sudah terjadi di setiap lingkungan bahkan di tingkat RT RW.

“Sebagai masyarakat asli Jawa Barat, saya sangat tidak setuju dengan program gubernur yang mengimbau masyarakat menyisihkan Rp 1000 per hari. Tujuannya apa? Gotong royong? Tidak perlu dikeluarkan SE pun banyak masyarakat selalu mengumpulkan dana swadaya di lingkungan masing-masing,” ungkap Hafidz saat diwawancarai Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, jika memang target dari gerakan tersebut untuk membantu orang miskin, maka seharusnya pemerintah provinsi tidak membebankan masyarakat seperti gerakan yang dibesut Dedi Mulyadi. Karena fakir miskin dan orang tidak mampu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terus juga katanya tujuannya buat bantu kehidupan orang miskin, sekadar ongkos ke RS dan lainnya, bukankah fakir miskin itu tanggung jawab negara? Kenapa jadi dibebankan ke masyarakat,” ucap dia.

Selain itu, gerakan tersebut juga dinilai tidak efektif mengingat praktik culas seperti pungli dan lain sebagainya masih banyak terjadi dari tingkat masyarakat di akar rumput sampai pejabat pemerintahan.

“Tidak efektif, seperti yang kita tahu masyarakat kita dari yang paling bawah sampai ke pejabat pun masih banyak yang culas,” kata Hafidz.

Baca Juga: Hore! KDM Buka Pos Layanan Pengaduan di Gedung Sate, Warga Jabar Bisa Adukan Masalah

Sehingga, menurutnya pemerintah provinsi tidak seharusnya mengandalkan sistem “Rakyat Bantu Rakyat” seperti dalam program Gerakan Poe Ibu. Ia menilai, jika terus terusan seperti itu maka peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat akan hilang.

“Gotong royong itu bagus, saling membantu sesama manusia juga mulia. Tapi kalau cara berpikirnya terus-terusan rakyat bantu rakyat, lalu dimana peran pemerintah? Tolong jangan lupakan peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, kalau rakyatnya sejahtera gabakal ada tuh yang minta-minta ongkos buat ke RS,” tutur dia.

Senada dengan Hafidz, seorang pekerja paruh waktu asal Coblong Kota Bandung, Yasril Ananta (25) juga menyebut bahwa sistem “Rakyat untuk Rakyat” seperti dalam Gerakan Poe Ibu ini sudah diterapkan dalam sistem pajak serta zakat yang sudah dikelola pemerintah khususnya pemerintah provinsi.

Menurutnya, jika uang pajak dan zakat tersebut bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, tidak perlu ada program Gerakan Poe Ibu. Sebab dari pengelolaan pajak dan zakat itu pemerintah bisa membantu masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah menjadi tanggung jawab mereka tanpa harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

“Lagipula kalau memang semboyannya dari rakyat untuk rakyat, kan sudah ada sistem pajak. Selain itu juga ada zakat. Kalau setiap orang taat, dan yang diberi amanah dapat memanfaatkan uangnya dengan baik untuk kepentingan masyarakat, kayanya program seperti ini tidak perlu ada. Bahkan ide seperti ini tidak akan muncul, harusnya,” beber Yasril.

Selain itu, ia juga menilai bahwa program tersebut kurang efektif mengingat kondisi ekonomi setiap orang berbeda – beda. Meski hanya Rp 1000 sehari, namun jika diterapkan setiap hari maka nominalnya juga akan semakin besar. Apalagi untuk masyarakat yang memang tidak mampu dimana uang Rp 1000 saja sangat berharga bagi mereka. Terlebih, sistem pengelolaan dari uang tersebut masih belum jelas dan berpotensi munculnya korupsi.

“Idenya bagus, tapi bagi saya itu bukan program yang efektif. Hal ini karena setiap orang punya kondisi ekonomi masing-masing ya. Tidak akan efektif Rp 1000 setiap hari? Setiap hari terlalu sering. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Pengelolaannya juga masih belum jelas, seperti tidak akan dikorupsi saja,” papar dia.

Ia menerangkan bahwa sudah banyak lingkungan yang menerapkan sistem seperti Gerakan Poe Ibu, namun kebanyakan juga gagal karena masyarakat yang akhirnya malas membayar meski nominalnya kecil. Ia berharap agar pemerintah lebih baik mengoptimalkan pendapatan dari pajak masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Baca Juga: Aturan Baru KDM ASN Hingga Warga Jabar Diminta Patungan Rp 1000 Per Hari, Buat Apa?

“Niatnya sudah baik, tapi mungkin boleh dievaluasi lagi. Banyak lingkungan yang sudah menggagas ide itu dari dulu, ada yang berhasil? ada. Lalu yang gagal? banyak. Karena gagal mengelola dan rata-rata karena malas bayar juga. Lagipula manfaatkan dulu saja pajak dan hak masyarakat yang ada dulu. Perbaiki yang ada, jangan langsung buat yang baru,” terang dia.

Sementara itu, Sofwan Ashfia Maulana (24) seorang guru di SMP Pasundan 5 Kota Bandung menilai bahwa program tersebut kurang bagus. Karena aja membuka celah korupsi dan tidak tepat sasaran dari uang yang telah dikumpulkan. Khususnya oleh para kepala daerah atau pengumpul uang tersebut.

Menurutnya, daripada meminta donasi dari setiap masyarakat Rp 1000 sehari, alangkah baiknya pemerintah memperbaiki sistem pelayanan pendidikan, kesehatan bahkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat di tingkat RT RW.

“Kurang bagus. Karena ini membuka celah bagi kepala daerah yang arogan dan tamak, justru dari pada menyumbang 1000 rupiah seharusnya pelayanan tingkat RT dan RW diperkuat jika memang itu yang menjadi masalah atau, sarana dan prasarana daerah setempat harus ditingkatkan yang mana itu sudah jelas uang siapa dan siapa yang berwenang,” ujar Sofwan.

Terlebih, potensi efektivitas dari gerakan tersebut sangat minim. Mengingat kondisi antropologis masyarakat Jawa Barat yang cukup heterogen. Sehingga perlu ada pengawasan ketat agar gerakan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awalnya.

“Efektifitasnya saya kira akan berhasil jika berjalan dengan sesuai tujuannya. Jika semua lini disiplin apapun bisa diwujudkan hanya, melihat kondisi masyarakat Jabar yang sangat beragam dinamikanya ini akan sulit efektif,” tambah dia.

Reporter: Niko