Menkeu Bantah Isu Pemangkasan Dana Transfer Daerah: Bukan Dipotong, Tapi Dioptimalkan

Surabaya, Nawacita.co – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu pengurangan dana transfer daerah yang ramai dipertanyakan oleh kepala daerah maupun publik.

Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk melemahkan kemampuan fiskal daerah, melainkan bagian dari upaya memastikan anggaran digunakan secara efektif dan bebas dari penyelewengan.

“Memang anggaran tahun depan ada pemotongan. Tahun ini juga sempat dipotong, makanya banyak kepala daerah yang protes. Tapi alasan utama pemotongan itu karena banyak penyelewengan. Tidak semua uang dipakai dengan benar. Jadi pusat ingin mengoptimalkan,” ujar Purbaya dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Purbaya menegaskan, meski dana transfer turun sekitar Rp200 triliun, program-program untuk daerah justru naik signifikan, dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Dengan begitu, secara neto, daerah sebenarnya mendapatkan dana lebih besar.

“Untuk tahun 2026 nanti, APBN ditambah lagi Rp43 triliun khusus untuk daerah. Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara total,” tegasnya.

Baca Juga: Ultimatum Menkeu di Surabaya: Rokok Ilegal Merusak Pasar, Kalau Tidak Bayar Pajak Saya Sikat!

Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus memantau kinerja daerah dalam menyerap anggaran. Jika dalam triwulan pertama dan kedua tahun depan serapan anggaran dinilai baik, bersih, dan efektif, maka ada kemungkinan transfer tambahan diberikan lebih cepat.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan bahwa daerah juga perlu belajar memperbaiki cara menyerap dan mengelola anggaran agar tidak menimbulkan masalah hukum.

“Biasa daerah itu maunya jalanin sendiri. Tapi kalau penyerapan tidak rapi, malah nanti ramai-ramai ada penangkapan. Kalau mereka bisa tunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, saya bisa merayu pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat,” ungkapnya.

Dengan strategi ini, Purbaya menegaskan tujuan pemerintah pusat tetap konsisten: menjaga agar ekonomi daerah terus tumbuh tanpa membiarkan anggaran bocor ke hal-hal yang tidak produktif.

“Kalau ekonomi membaik, pajak makin besar, maka dana ke daerah juga akan ditambah. Prinsipnya bukan soal memangkas, tapi soal memastikan uang rakyat benar-benar dipakai untuk rakyat,” pungkas Purbaya.

Reporter: Alus