Konflik Parkir Mie Gacoan, PJS Minta DPRD Surabaya Jadi Penengah

Surabaya, Nawacita  – Ratusan anggota Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) memadati gedung DPRD Kota Surabaya pada Selasa (26/8). Mereka meminta wakil rakyat memediasi persoalan pemutusan sepihak kerja sama pengelolaan parkir oleh PT Pesta Pora Abadi, manajemen Mie Gacoan, di beberapa outlet Surabaya.

Ketua PJS, Izul Fiqri ST, menilai keputusan manajemen mencabut izin pengelolaan parkir di dua titik, yakni Jalan Bung Tomo dan Manukan, tidak adil. Menurutnya, selama ini juru parkir telah berperan aktif menjaga keamanan dan kelancaran operasional outlet, bahkan turut membantu perizinan usaha.

“Pemutusan itu mendadak dan hanya berdasar pada komentar netizen. Padahal kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang viral di media sosial,” ungkap Izul.

Baca Juga : Komisi B DPRD Surabaya Soroti Pajak Siluman Bapenda untuk SPBU

Izul juga menyoroti sistem pembayaran parkir berbasis per bill yang dinilai merugikan. Menurutnya, perhitungan parkir yang dikaitkan dengan jumlah transaksi pelanggan sering kali tidak sebanding dengan volume kendaraan yang masuk.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi B DPRD Surabaya, Agoeng Prasojo, menyoroti perlunya pembaruan sistem parkir di Surabaya. Ia menilai modernisasi dengan teknologi seperti barrier gate dapat menciptakan transparansi, meningkatkan akurasi data, dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Modernisasi ini sebenarnya bisa menguntungkan semua pihak. Namun, saya ingin tahu kesiapan PJS untuk beradaptasi dengan sistem parkir berbasis teknologi,” jelas Agoeng.

Baca Juga : Pembahasan Komisi Belum Rampung, DPRD Jatim Tunda Paripurna P APBD 2025

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, berjanji akan mengundang manajemen Mie Gacoan dalam pertemuan lanjutan pada Selasa (2/9).

“Kami berharap kedua pihak bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua,” ujarnya.

Audiensi yang sempat memanas ini akhirnya berjalan kondusif. PJS mengaku puas karena keluhan mereka mendapat perhatian, sementara DPRD menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat lokal dan kebutuhan investasi swasta.

Kasus ini menunjukkan tantangan besar dalam mengintegrasikan pelaku parkir tradisional ke sistem modern. Apakah juru parkir tetap memiliki ruang dalam era digitalisasi parkir, atau harus bertransformasi mengikuti arus modernisasi, akan menjadi jawaban yang ditentukan pada mediasi pekan depan.