Surabaya, Nawacita.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyoroti isu kenaikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di Kabupaten Jombang.
Kenaikan ini diketahui berasal dari hasil appraisal atau penilaian independen terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan prosedur baku bagi pemerintah daerah. Namun, persoalan muncul ketika lonjakan NJOP yang signifikan berdampak langsung pada beban pajak warga.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa kenaikan yang tiba-tiba dinilai memberatkan, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan tetap, seperti pensiunan, yang lahannya mengalami kenaikan nilai pasar akibat perkembangan ekonomi, meski penghasilannya tidak ikut naik.
Emil menyampaikan bahwa Bupati Jombang, Warsubi, menunjukkan sikap terbuka dengan menyediakan jalur seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan atau permohonan keringanan PBB.
“Ruang keberatan ini harus benar-benar dilayani dengan baik. Jangan sampai masyarakat terbebani, apalagi di tengah tantangan ekonomi saat ini,” jelasnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/8/2025).
Baca Juga: Pandangan Cak Imin soal Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Selain itu, Emil menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan NJOP, tidak hanya menunggu masyarakat protes. Kepala daerah diminta secara proaktif memeriksa apakah ada wilayah yang mengalami lonjakan tidak wajar.
Saat ini, Pemprov Jatim menjadikan Jombang sebagai test case sebelum berkomunikasi dengan daerah-daerah lain yang mengalami persoalan serupa. Beberapa laporan dari wilayah lain mulai bermunculan, namun masih diverifikasi kebenarannya.
“Saya ingin pastikan datanya valid dulu sebelum dibicarakan dengan kepala daerah lain,” tegasnya.
Menurut Emil momentum ini dapat menjadi pengingat bagi semua kepala daerah di Jawa Timur untuk menyeimbangkan antara peningkatan PAD dan keberpihakan pada masyarakat.
“Kemaslahatan warga adalah kepentingan kita bersama. Jangan sampai ada warga yang terhimpit karena lonjakan pajak yang drastis,” tandasnya.
Reporter : Alus Tri
