Diskominfo Jabar Dinilai Baper Tanggapi Kasus Doxing Neni, Pengamat: Perlu Segera Klarifikasi
Bandung, Nawacita – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Sangga Buana YPK Bandung, Muchsin Al-Fikri turut menyoroti kasus Doxing yang menimpa Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) sekaligus aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati yang diduga dipicu postingan Diskominfo Jawa Barat.
Menurut Muchsin, hal seperti itu tidak sepatutnya dilakukan oleh Diskominfo Jawa Barat selalu lembaga pemerintah. Apalagi, narasi Neni Nur Hayati tidak secara gamblang menyudutkan pihak manapun.
Baca Juga: 4,6 Juta Data Pribadi Warga Jabar Dibobol Hacker
“Ya, itu kan juga terlalu apa ya, terlalu mungkin, ya terlalu baper lah akhirnya. Harusnya kan misalnya kalau tidak disebutkan nama, harusnya kan jangan di posting di sana, harusnya gitu ya,” kata Muchsin saat dihubungi melalui saluran telepon pada Minggu (27/7/2025) sore.
Ia menilai, sikap Diskominfo Jabar melalui postingannya terkesan seperti mencari perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mengingat, isi konten yang diposting hingga memicu Doxing itu berisi klarifikasi Dedi Mulyadi terkait pemangkasan anggaran media yang diduga digunakan untuk buzzer.
Namun di dalamnya tertempel foto Neni Nurhayati. Sehingga terkesan seperti klarifikasi terhadap narasi Neni yang sebelumnya membahas tentang buzzer.
“Jadi kelihatan itu, sepertinya ya mungkin ingin apa mendapatkan apa pujian, atau pun dari atasan, mungkin dia dari pak Dedi sendiri, kemudian langsung gitu seolah menjustifikasi gitu, bahwa soal itu ditujukan kepada pak Dedi kan. Padahal kan dia disebutkan namanya kan gitu ya,” ungkap dia.
Lebih lanjut, dirinya juga menyarankan agar Pemprov Jabar melalui Diskominfo segera melakukan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Mengingat, kasus tersebut sudah mencapai tahap somasi yang dilayangkan oleh pihak Neni Nur Hayati.
“Ya tentu saja, harusnya dari Diskominfonya harusnya secepatnya memberikan tanggapan, memberikan penjelasan gitu, ini kan persoalan-persoalan publik ini harus direspon ya jangan didiamkan,” beber Muchsin.
Selain itu, Diskominfo sendiri juga memiliki fungsi sebagai corong informasi pemerintah kepada publik. Sehingga harus segera ada kejelasan sikap yang diambil.
“Apalagi ini Diskominfo, Diskominfo itu kan ya kaya jubirnya gitu jubirnya pemprov gitu ya maka saya harap ya dari pemerintah provisi itu segera memberikan penjelasan dan juga yang penting adalah bisa menenangkan ya, menenangkan publik,” papar dia.
Apalagi, dengan adanya kasus ini membuat kesan seolah Gubernur sebagai pejabat publik yang anti kritik. Karena gubernur sendiri sudah tentu mengurusi persoalan publik setiap harinya. Termasuk dalam kasus ini dimana bermula dari dugaan kritik yang ditujukan kepada Dedi Mulyadi.
“Karena seorang pemimpin tuh ya wajib dikritisi gitu, tidak bisa misalnya seorang pemimpin itu anti-kritik itu gak boleh. Pemimpin itu karena dia digaji oleh rakyatnya dia juga mengurus persoalan-persoalan publik itu harus wajib dikritisi gitu dan harus mau menerima gitu ya, masukkan gitu,” tutur Muchsin. (Niko)
