Bandung, Nawacita – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang tagih kasus Doxing terhadap Direktur DEEP sekaligus aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati diduga dipicu postingan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Rafael menilai bahwa hal yang diduga dilakukan oleh Pemprov Jabar melalui Diskominfo itu kurang tepat untuk ranah pemerintah sebagai eksekutif untuk memberikan tanggapan.
Terlebih, belum ada upaya klarifikasi dari Pemprov Jabar terkait hal tersebut hingga kejadian itu sampai membuat heboh di kalangan masyarakat yang akhirnya menggiring opini bahwa Diskominfo menjadi alat untuk melawan kritik yang disampaikan kepada pemerintah atau pejabat publik.
“Secara prinsip tidak boleh Diskominfo dipakai untuk tanda kutip meng apa ya memberangus orang yang ingin kritik. Jangan dipake alat untuk memberangus, untuk memberangus sikap kritis dari kelompok masyarakat gitu,” ungkap Rafael saat dihubungi melalui saluran telepon pada Minggu (27/7/2025).
Apalagi, jika postingan itu menampilkan identitas orang lain sehingga terkesan menggiring opini dan memicu Doxing kepada seseorang yang ditampilkan identitasnya.
“Kalau apalagi kalau informasi itu menyebutkan nama, nama identitas diri orang lah,” ucap dia.
Terkait Neni Nur Hayati yang melayangkan somasi kepada Pemprov Jabar terkait permasalahan tersebut, Rafael mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak Neni selaku orang yang merasa dirugikan dalam posisi ini.
“Ya itu nanti kita ini lah kita dalam rapat-rapat nanti kita tanya lah tapi yang jelas kan orang yang di apa ya orang yang diduga didoxing kan punya hak untuk menuntut lah ya,” kata Rafael.
Penulis : Niko
