PDIP Dukung Percepatan Penanganan Banjir, Kemacetan, dan PJU di Surabaya

Surabaya, Nawacita – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan komitmennya mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempercepat penanganan sejumlah persoalan krusial di kota ini, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, serta keterbatasan penerangan jalan umum (PJU). Ketiga sektor ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak warga Surabaya dan kini tengah dibahas dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan dari warga mengenai pentingnya percepatan penanganan di tiga sektor tersebut. Untuk itu, Fraksi PDIP memahami dan mendukung langkah Pemkot mencari alternatif pembiayaan sebesar Rp 452 miliar melalui pinjaman daerah.

“Warga butuh solusi cepat untuk persoalan banjir, kemacetan, dan PJU. Maka kami mendukung Pemkot untuk mengambil langkah alternatif pembiayaan demi percepatan pembangunan,” ujar Budi usai rapat rutin Fraksi PDIP yang turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara-Goa, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga :  Terdepan di Hari Pendidikan Nasional, Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pendidikan Bebas Pungli

Budi memaparkan, salah satu program prioritas yang akan dibiayai melalui skema pinjaman adalah pengendalian banjir skala kota, dengan alokasi anggaran tambahan sekitar Rp 179 miliar. Dana ini akan melengkapi anggaran yang sudah ada dalam APBD 2025 sebesar Rp 863 miliar.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, baik di perkampungan maupun di kawasan kota. Dengan tambahan pembiayaan ini, genangan air di berbagai titik bisa ditekan, durasi banjir berkurang, dan aktivitas warga pun tidak terganggu,” jelasnya.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp 50 miliar juga direncanakan untuk peningkatan penerangan jalan umum. Program ini akan difokuskan pada titik-titik yang selama ini belum tersentuh penerangan, termasuk jalan-jalan kecil di kawasan padat penduduk.

Baca Juga :  Cegah Urbanisasi Fraksi PDI Perjuangan Jatim Ajak Kepala Daerah Perkuat Ekonomi Desa

“Masih banyak gang dan jalan sempit yang belum memiliki PJU. Kami ingin ke depan, kampung-kampung menjadi lebih terang dan aman. Lampu jalan bukan hanya soal penerangan, tapi juga soal rasa aman warga,” imbuh Budi, yang akrab disapa Buleks.

Tidak hanya soal banjir dan PJU, Fraksi PDIP juga memberikan dukungan terhadap rencana pelebaran Jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang bertujuan mengatasi kemacetan serta memperkuat konektivitas antar-wilayah.

“Infrastruktur yang memadai akan mengundang investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bukan sekadar pembangunan jalan, tapi juga strategi pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Budi menambahkan, di tengah fokus pembangunan infrastruktur, pihaknya tetap mendorong agar program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami pemangkasan anggaran.

“Pernah ada wacana pemotongan anggaran Rutilahu sebesar Rp 16 miliar, tapi kami tegaskan menolak rencana itu. Justru sebaliknya, kami mendorong agar ke depan bisa ditambah,” ujarnya.

Lebih lanjut, berbagai program kerakyatan juga dipastikan tetap aman dan masuk dalam APBD 2025. Termasuk di dalamnya anggaran untuk pendidikan gratis SD-SMP negeri, beasiswa SMA/SMK dan kuliah, bantuan perlengkapan sekolah, hingga iuran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) yang telah dijamin hingga akhir 2025.

“Warga masih dapat menikmati layanan berobat gratis, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa sekolah dan kuliah tanpa beban biaya. Ini yang terus kami kawal,” pungkasnya