Bandung, Nawacita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menanggapi ramainya isu Doxing yang menimpa Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) sekaligus aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati akibat postingan Diskominfo Jabar dalam laman instagram jabarprovgoid, humas_jabar, dan jabarsaberhoaks yang membahas terkait anggaran belanja media.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut bahwa pihaknya tidak memiliki persoalan dengan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Pemprov Jawa Barat untuk melakukan Doxing Kepada Neni Nur Hayati selaku Direktur DEEP sekaligus aktivis demokrasi itu.
“Ya bagi kami nggak ada persoalan, tapi yang jelas, tidak ada sedikitpun niat kami untuk menyudutkan, untuk doxing tidak ada. Kami jamin itu tidak ada,” tegas Herman saat dikonfirmasi di Kantor Bappeda Jawa Barat, Jl Ir. H Juanda Dago Bandung, Jawa Barat pada Selasa (22/7/2025) sore.
Ia menuturkan bahwa pihaknya akan mendalami terlebih dahulu terkait somasi yang dilayangkan serta konteks peristiwa yang terjadi hingga merambat kepada dugaan praktik Doxing.
“Ya, nggak ada masalah yang somasi kami sedang dalami tentu kami akan kaji nanti seperti apa, kan ini teman-teman Diskominfo. Saya masih cek ricek dulu,” tutur dia.
Jika memang ditemukan adanya kesengajaan terkait hal tersebut, maka pihaknya akan melakukan pendalaman dan memberikan tanggapan terkait ramainya isu yang kini tengah menjadi sorotan tersebut.
“Kalaupun nanti ada langkah yang kurang tepat nanti kami akan dalami dulu seperti apa. Kami akan berikan tanggapan,” kata Herman.
Terlebih menurut Herman, tidak selamanya langkah yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang sempurna.
“Yang jelas ya pemerintah ini kan bukan apa tidak harus selalu sempurna, mungkin ada kurang, ada keterbatasan. Tapi tentu kami harus dalami dulu kalau ada yang kurang tepat kami perbaiki,” ucap dia.
Baca Juga: Upaya Olah Sampah di TPA Sarimukti, Pemprov Jabar Mulai Gunakan Mesin Gerandong dan Insinerator
Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa Pemprov Jabar sebagai lembaga eksekutif di pemerintahan sangat menghargai setiap kritik yang disampaikan untuk kemajuan pembangunan di Jawa Barat.
“Dan kami respect kepada teman-teman yang mengkritisi Pemda Provinsi Jawa Barat dan kami lebih semangat lagi untuk membagun Jawa Barat,” cetus Herman.
Sebelumnya, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) sekaligus aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati mengaku bahwa dirinya menjadi korban Doxing hingga mendapat ancaman dan teror bahkan peretasan berbagai sosial medianya. Hal itu diduga terjadi akibat postingan yang dilakukan akun resmi Diskominfo Jabar, jabarprovgoid, humas_jabar, dan jabarsaberhoaks membahas terkait anggaran belanja media.
Video klarifikasi yang diunggah Diskominfo Jawa Barat itu berisi klarifikasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait isu pemangkasan anggaran media Pemprov Jabar yang sebelumnya dituding digunakan untuk mendanai buzzer Dedi Mulyadi. Tak sampai disitu, dalam video tersebut juga, tertempel foto Neni Nur Hayati seolah-olah video tersebut merupakan balasan statement Neni. Sontak adanya video yang diunggah Diskominfo Jabar melalui laman instagramnya itu diduga menjadi pememicu Doxing terhadap Neni Nurhayati.
Neni Nur Hayati mengeluarkan statement dalam videonya yang membahas masalah terkait ‘bahaya buzzer yang dapat mengancam demokrasi bangsa dan dipublikasi melalui akun pribadi Neni @neninurhayati36. Dalam video itu, Neni meneruskan berbagai informasi yang disampaikan oleh data kompas terkait dengan “Buzzer Mengepung Warga”, “Menelisik Jejak Para Buzzer, dari Kosmetik sampai Politik”, “Buzzer Politik Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi” serta “Perangkat Teknologi yang Dipakai Buzzer Dijual Bebas”.
Akibat Doxing tersebut, Neni mengaku bahwa dirinya mendapat ancaman penyiksaan hingga beberapa ancaman yang berkaitan dengan nyawa dirinya. Hal itu membuat Neni tidak tinggal diam dan akhirnya melayangkan somasi kepada Diskominfo Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat.
“Brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai pada ancaman penyiksaan dan lain sebagainya. Ini bukan hanya permasalahan hate speech atau caci maki, itu saya sudah biasa tapi ini sudah sampai pada ancaman penyiksaan, apalagi ancaman nyawa. Itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan begitu saja,” ungkap Neni saat Konferensi Pers yang digelar di Halaman Gedung Sate Bandung, Jawa Barat pada Senin (21/7/2025) siang.
Bahkan akun sosial media miliknya juga diretas sehingga dirinya tidak bisa mengakses akun tersebut. Bukan hanya akun miliknya namun juga beberapa akun teman-temannya yang ikut berkomentar dalam video tersebut juga ikut diretas.
“Akun saya diretas. Bahkan bukan cuma akun saya yang diretas, tapi juga teman-teman saya yang melakukan komentar, misalnya, itu tiba-tiba tidak bisa lagi mengakses akun tersebut. Saya tidak tahu cara mengakses akunnya masing-masing,” jelas Neni.
Reporter : Niko
