Pengelolaan Aset dan BUMD Jawa Barat Masuk Catatan BPK, Dedi: Kita Bakal Audit Investigasi

Bandung, Nawacita – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan terhadap pengelolaan aset dan BUMD di Jawa Barat yang dinilai kurang memadai atau belum sepenuhnya memadai.

Hal itu diumumkan BPK RI dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 di Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (26/5/2025).

Dalam catatan temuan secara garis besar yang dibeberkan oleh BPK, penatausahaan aset tetap dan aset properti investasi dinilai belum sepenuhnya memadai serta pengelolaan penyertaan modal Pemprov Jabar pada empat BUMD yang kurang memadai.

Selain itu, BPK juga membeberkan presentasi rekomendasi penyelesaian catatan yang dilakukan Pemprov Jabar. Dalam catatan BPK, presentasi rekomendasi Pemprov Jabar masih berada di angka 68,76 persen dengan rincian 2574 rekomendasi dan 1770 TL sesuai rekomendasi atau rekomendasi yang telah diselesaikan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana untuk melakukan audit investigasi terhadap empat BUMD yang menjadi catatan BPK.

“Kalau BUMD, langkah kita adalah audit investigatif, kita sudah akan mengarah pada melihat apakah negara dirugikan gak oleh keberadaan BUMD itu? Apakah ada uang-uang yang tidak disetorkan gak yang dikasih daerah, sehingga itu nanti dilihat dari hasil audit BPK,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (26/5/2025) petang.

“Ya nanti ada langkah-langkahnya, jadi nanti ada langkah-langkahnya kita sudah siapin, tapi nggak saya umumin sekarang, nanti kita lihat saja hasilnya, kita sudah nanti di jalan,” imbuh dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut, pihaknya bakal melakukan audit sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia juga berencana untuk bekerja sama dengan BPK dan konsultan dalam audit investigasi ini.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tepis Isu Soal Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Barat

“Ya, kami sedang menyiapkan sesuai dengan arahan pak gubernur dan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat. Kita akan lakukan audit, kita akan lakukan pembinaan, tentu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini lagi berproses kita kerja sama dengan BPKP termasuk dengan konsultan juga,” kata Herman.

“Apabila memang ada hal-hal yang harus kita tegakan aturan, hukum ya tentu namanya kita kembalikan ke hukum yang berlaku,” imbuh dia.

Selain itu, Herman juga mengungkap bahwa pihaknya bakal memperbaiki presentasi rekomendasi yang masih berada di angka 68,76 persen. Ia menargetkan agar presentasi rekomendasi itu bisa selesai dengan angka 100 persen.

“Ya, kami akan kejar nanti. Kami akan konsolidasi dengan semua kepala OPD dan kami akan ikhtiarkan agar realisasinya bisa optimal. Tentu harapannya bisa sampai 100 persen. Ujungnya kita ikhtiarkan untuk tuntas sampai di 100 persen. Memang praktiknya tidak semudah yang dibayangkan,” pungkas dia.

Reporter: Niko