Buky Wibawa Bela KDM Ihwal Tudingan Lecehkan DPRD, Sebut Anggota Fraksi PDIP Tak Ada yang Hadir Saat Musrembang
BANDUNG, Nawacita – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa membeberkan duduk permasalahan terkait aksi Walk Out Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat dari Rapat Paripurna pada Jumat (16/5/2025) kemarin. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dinilai melecehkan DPRD Jawa Barat akibat pernyataannya.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan aksi Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut dilakukan lantaran Fraksi PDIP menilai bahwa Gubernur Jawa Barat telah melecehkan DPRD selaku lembaga legislatif di Jawa Barat.
Sikap itu merupakan bentuk kekecewaan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi dinilai melecehkan DPRD akibat pernyataannya yang menyebut bahwa tidak perlu ada lagi rapat apapun dengan DPRD.
Pernyataan itu diduga dilontarkan saat agenda Musrembang di Cirebon Jawa Barat serta pidatonya pada agenda Pelantikan DPD APDESI Jawa Barat beberapa waktu lalu. Buky menyebut bahwa saat Musrembang di Cirebon itu, tidak ada satupun anggota Fraksi PDIP yang hadir.
“Jadi intinya kan begini teman-teman kemarin ini langsung aja Pak Gubernur, di acara paripurna. Kalau saya dengar alasan gara pidato pak gubernur waktu di Musrembang. Saya hadir, jadi beginilah dan tidak ada satupun anggota fraksi PDIP yang hadir di acara Musrembang,” kata Buky saat ditemui di Bandung, Sabtu (17/5/2025) siang.
Menurut Buky, seharusnya, pada agenda tersebut, seluruh anggota Fraksi harus hadir. Sebab agenda tersebut membahas pembangunan Jawa Barat untuk lima tahun kedepan.
“Padahal menurut saya, ini proses perencanaan pembangunan harusnya seluruh anggota DPRD atau anggota fraksi hadir. Karena disana ada dialog untuk perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan,” ungkap Buky.
“Para bupati wali kota juga hadir, akademisi hadir, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan para kuwu, para sultan, raja, itu semua hadir,” tambah dia. Buky mengaku kaget karena hal itu dijadikan alasan oleh Fraksi PDIP untuk walk out dari Rapat Paripurna.
“Saya agak kaget juga karena itu dijadikan alasan teman-teman dari fraksi PDIP untuk melakukan protes dan walk out,” kata Buky.
Buky menilai, permasalahan ini hanyalah kesalahpahaman komunikasi antara Fraksi PDIP dengan eksekutif. Sebab pidato Dedi Mulyadi saat Musrembang itu dianggap memenuhi siratan makna dan akan sulit diterjemahkan jika tidak hadir secara langsung.
“Kalau soal pidato, menurut saya kan gini, sebagai orang Sunda pada itu kan juga mencampurkan kadang -kadang filosofis, kadang-kadang ada serius, sindir sampir, itu ciri khas orang Sunda,” beber Buky.
“Nah kalau tidak melihat langsung, menurut saya agak sulit menerjemahkan ini,” tandas dia. Buky menjelaskan bahwa maksud Dedi Mulyadi tidak perlu rapat dengan DPRD itu terkait permasalahan darurat seperti sampah, banjir dan sebagainya.
“Nah yang dimaksud dengan Pak Gubernur yang saya terima waktu itu adalah pada situasi darurat, Misalnya urusan mengelola sampah, menangani sampah, banjir, dan sebagainya. Itu tidak dibutuhkan diskusi-diskusi yang panjang,” jelas Buky.
Kalau melakukan diskusi yang panjang, itu nanti penanganan juga akan panjang. Nah ini ada situasi, yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu adalah situasi darurat,” imbuh dia.
Buky juga menegaskan bahwa hal yang dikatakannya adalah fakta di lapangan. Sebab dirinya hadir secara langsung saat Musrembang tersebut.
“Dan saya sih setuju, karena saya dari situ hadir sampai selesai. Nah jadi, saya ini bukan mengklarifikasi persoalan tetapi kita bicara soal fakta di lapangan, bahwa menilai sebuah pidato waktu itu tidak bisa dari luar,” terang Buky.
“Tetapi ketika kita harus ada di dalam menyaksikan langsung sehingga kita bisa apa ya ada hubungan situasional yang terjadi gitu ya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat,” pungkas dia.
(Niko)
