Bandung, Nawacita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih belum memastikan terkait pencairan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) unik setiap kabupaten/kota di Jabar. Hal itu dikarenakan dana tersebut masih didalami oleh Inspektorat terkait penyalurannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar APBD Jabar 2025 yang berjumlah sekitar Rp30 triliun bisa tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya kan Pak Gubernur mengharapkan APBD provinsi yang Rp30 triliun ini tepat, guna tepat apa manfaat, berhasil guna, berdaya guna kurang lebih seperti itu. Tentu itu kan harus diikhtiarkan bersama,” katanya, Rabu (14/5/2025).
Herman menyebut bahwa dana itu masih dievaluasi dan didalami oleh Inspektorat agar kedepannya Pemprov Jawa Barat bisa melakukan berbagai perbaikan sesuai hasil evaluasi dari inspektorat.
“Karena setiap rupiah kan harus jelas. Pak Gubernur menyampaikan sampaikan bahwa APBD, setiap rupiah di APBD itu harus jelas output, outcome, benefit sama impact-nya. Harus jelas keluarannya, harus jelas hasilnya, harus jelas manfaatnya, harus jelas dampaknya yaitu Berdaya guna dan berhasil guna,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi itu guna memastikan efektivitas implementasi dari peraturan gubernur terkait masalah bantuan keuangan. Sebab orientasi yang ditargetkan merupakan orientasi kebermanfaatan.
“Ya sampel kan itu domainnya inspektorat. Nanti kan inspektorat akan melaporkan. Pak Gubernur sudah meminta kalau memang sudah ada pengaturan di Pergub dan tinggal dijaga implementasinya di pastikan efektif. Kalau belum ya Pergub-nya kita lakukan perubahan,” papar Herman.
Baca Juga: Banyaknya Bencana di Jabar bakal Pengaruhi Nilai Efisiensi Anggaran? Begini Kata Sekda Jabar
“Karena kan harus adaptif, harus menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Kita tahu kan Pak Gubernur tadi orientasinya ke hasil, ke manfaat dan ke dampak, konkrit di tengah-tengah masyarakat begituJangan sampai apa masyarakat tidak merasakan langsung manfaat dari APBD. Jadi tujuan utama pemerintahan ini kan rakyat sejahtera. Itu yang kita kejar,” tambah dia.
Ditanya terkait rencana pencoretan bantuan keuangan ke setiap daerah, Herman menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat hanya mengikuti arahan sesuai dengan instruksi presiden dan surat edaran dari Kemendagri. Kendati demikian dirinya akan tetap berkonsultasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.
“Kita juga ingin memastikan visi-misi kepala daerah bisa terakomodir. Makanya Pak Mendagri mengeluarkan surat edaran. Bapak Presiden mengeluarkan inpres. Inpres dalam rangka efisiensi surat edaran dalam rangka akselerasi pergeseran yang dimungkinkan ya dari hasil efisiensi direlokasi,” tegasnya.
“Dan kami menempuh semua prosedur sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kami konsultasikan juga, dua kali kami konsultasi ke Jakarta untuk memastikan proses pergeserannya akuntabel,” jelasnya.
Herman mengatakan bahwa pihaknya akan lebih mengoptimalkan komunikasi terkait hal tersebut dengan DPRD Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebab sebelumnya beredar isu terkait tidak adanya komunikasi terkait pencoretan beberapa anggaran TW Bantuan Keuangan dengan DPRD Jawa Barat.
“Ya, kita kan komunikasi juga, komunikasi ada hanya mungkin kurang optimal ya nanti kita perbaiki. Karena kalau pergeseran itu kan domainnya eksekutif. Ya kan? Payungnya kan peraturan gubernur. Tapi Hade goreng ku omong (baik buruknya harus ngomong). Makanya kita bangun komunikasi,” tandasnya.
“Nah, kalau misalnya kurang ya tentu mari kita optimalkan komunikasinya ke depan. Karena kemarin pergeseran ini kan beda ya dengan proses perubahan maupun penyusunan APBD murni,” tambahnya.
Reporter : Niko
