Fraksi Demokrat Sebut Sekolah Rakyat Bisa Putus Rantai Kemiskinan
Surabaya, Nawacita – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membangun sekolah rakyat untuk anak-anak kurang mampu.
Menurut Rasiyo, program ini sangat bagus karena bertujuan untuk membantu warga miskin dan miskin ekstrem yang memerlukan akses pendidikan berkualitas.
“Jawa Timur rencananya akan membangun empat puluh lembaga untuk menampung anak-anak kurang mampu, dan ini sangat bagus. Karena memang ditujukan untuk warga miskin dan miskin ekstrem,” ungkap Anggota Komisi E DPRD Jatim ini di Surabaya pada Sabtu (8/3/2025).
Politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan Jatim I (Surabaya itu menjelaskan meskipun Pemprov Jatim mengajukan pembangunan empat puluh lembaga sekolah rakyat, namun hal itu tidak dilakukan sekaligus. “Nggak apa-apa kita ajukan 40 Sekolah Rakyat, nanti prosesnya akan bertahap tidak sekaligus agar tetap efisien anggarannya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun jumlahnya tidak langsung 40, program ini tetap memberikan dampak positif. Pembangunan bertahap juga sangat bagus. “Yang penting Anak-anak SD sampai SMA di Sekolah Rakyat itu tidak dikenakan biaya, kualitasnya unggul, dan biayanya berasal dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Baca Juga: Fraksi PAN DPRD Jatim Kawal Program Ketahanan Pangan Khofifah-Emil
Menurut Rasiyo, kehadiran sekolah rakyat ini sangat penting dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan. Ia menekankan bahwa pendidikan yang diberikan akan memberi kesempatan lebih besar bagi anak-anak untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Sebenarnya, ini semua dalam rangka mempercepat pemutusan mata rantai kemiskinan. Anak-anak yang pintar nanti akan mendapatkan biaya pendidikan lebih lanjut,” ujar Rasiyo.
Rencana pembangunan sekolah rakyat ini juga didukung penuh oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang sebelumnya meminta agar pemerintah pusat membangun 40 sekolah rakyat di Jawa Timur. Sekolah-sekolah ini akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Khofifah juga mengintruksikan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur agar menangkap sinyal dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Diharapkan seluruh pemkab/pemkot di Jatim melihat program ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Sementara itu, untuk mewujudkan program ini, estimasi anggaran untuk satu unit sekolah rakyat diperkirakan mencapai sekitar Rp 100 miliar. Maka, untuk merealisasikan pembangunan 40 unit Sekolah Rakyat dibutuhkan anggaran sebesar Rp 4 triliun.
