Surabaya, Nawacita – Ketersediaan lahan makam di Surabaya semakin terbatas. Saat ini, hanya tersisa sekitar 32.000 unit makam pada lahan-lahan yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot).
Sementara itu, berdasarkan data penerbitan akta kematian, rata-rata terdapat 30.000 akta kematian yang diterbitkan setiap tahunnya.
Untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, DPRD Surabaya mendorong Pemkot segera menambah lahan makam melalui dua skema utama.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menegaskan bahwa penambahan lahan makam bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui perluasan dan optimalisasi lahan makam yang sudah ada.
Baca Juga: Hadapi Keterbatasan Lahan Makam, Walikota Eri Akan Maksimalkan Pemakaman Kampung
Misalnya, di TPU Keputih, masih terdapat lahan di sisi timur yang merupakan aset Pemkot. Namun, pemanfaatannya harus melalui koordinasi dengan warga sekitar agar tidak menimbulkan permasalahan sosial.
Kedua, dengan membuka lahan makam yang benar-benar baru melalui pembebasan lahan. Saat ini, Pemkot sedang mengkaji dan menjalankan proses pembebasan lahan di dua wilayah, yaitu Sumberejo dan Warugunung.
DPRD Surabaya mendorong agar kedua skema ini dijalankan secara bersamaan. Satu sisi, Pemkot bisa mengoptimalkan lahan yang masih tersedia di TPU eksisting, sementara di sisi lain, pembebasan lahan makam baru harus tetap berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Targetnya, paling lambat akhir 2026 atau awal 2027, Surabaya sudah memiliki lahan makam baru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar salah satu anggota DPRD.
Selain itu, mulai 2025, Pemkot Surabaya telah memutuskan untuk menghapus retribusi di 13 makam yang dikelolanya. Artinya, seluruh layanan pemakaman akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Sebelumnya, retribusi masih diterapkan, namun kini DPRD dan Pemkot telah menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp13 miliar untuk pengelolaan makam, termasuk gaji pegawai, perawatan, serta operasional lainnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketersediaan lahan makam di Surabaya dapat tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan layanan pemakaman yang layak tanpa beban biaya tambahan.
Reporter : Denny
