Polemik Penahan Ijazah, Pengamat Nilai Kebijakan Dedi Mulyadi Perlu Dikaji Lebih Dalam

Bandung, Nawacita | Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menilai, kebijakan Dedi Mulyadi terkait penahanan ijazah tidak bisa hanya sekedar perintah, namun harus dikaji lebih mendalam sebelum diimplementasikan.

“Kebijakan pak Dedi juga harus diikuti dengan kebijakan ya. Pak Dedi juga saya yakin sudah menyiapkan skenario tapi memang ini harus diterjemahkan secara detail,” ujar Cecep saat ditemui Nawacita di Bandung, Rabu (04/02/2025).

Menurutnya, kebijakan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi terkait penahanan ijazah ini harus dikaji secara solutif sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan seperti penolakan dari sekolah-sekolah swasta.

“Ijazah dari sekolah swasta silahkan diberikan tapi kewajiban orang tua siswa itu ya harus di handle oleh gubernur atau provinsi sehingga persoalannya clear,” ucap Cecep.

Dalam hal ini, ia menyebut, Dedi Mulyadi seharusnya membuat kebijakan yang lebih arif dan bijaksana serta berkelanjutan.

Baca Juga: PKG di Jabar Tak Berjalan Optimal, Bey Machmudin Pertanyakan Regulasi Kemenkes yang Belum Jelas

“Ya Dedi ini sebagai shock therapy bagus bagus aja ya, tapi tidak sampai disitu, ia harus bikin kebijakan yang lebih Arif lebih bijak juga. Ini persoalannya harus dipikirkan secara jangka panjang,” ungkap Cecep.

Sebab, kata Cecep, dalam persoalan penolakan dari sekolah swasta ini, tidak bisa dipukul rata begitu saja karena tidak semua sekolah swasta diisi oleh siswa dari kalangan menengah ke atas, tetapi banyak juga dari kalangan menengah ke bawah.

“Tapi itu juga harus diverifikasi ya mungkin tidak semua harus dibantu oleh provinsi ya yang tertentu saja yang memenuhi persyaratan, misalkan yayasan-yayasan tertentu yang kelompok menengah ke bawah misalnya dia kan juga mengandalkan anggaran juga dari siswa, sekarang kalo siswanya tidak melaksanakan kewajibannya gimana gitu?,” tutur Cecep.

Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan, ada beberapa poin yang seharusnya menjadi kebijakan Dedi Mulyadi dalam polemik penahanan ijazah ini.

“Jadi sebaiknya pa Dedi mengungkapkan berapa banyak persoalan ijazah itu, terus kemudian penyebab – penyebab ijazah bisa ditahan atau apapun gitu, jadi diurai gitu. Karena bisa jadi ijazah itu banyak karena akumulasi bertahun tahun,” ungkapnya.

Baca Juga: Sempat Terancam Gagal, Bey Pastikan Para Siswa SMAN 7 Cirebon & Sekolah Lain Bisa Daftar PTN

“Jadi pak Dedi harus membuat penyelesaian lah di Disdik untuk persoalan ijazah ini, misalnya satu tahun atau berapa lama selesai misalnya,” tandasnya.

Cecep menilai, polemik penahanan ijazah ini harus menjadi perhatian mendesak bagi Dedi Mulyadi, karena berkaitan dengan masa depan dari siswa itu sendiri.

“Ini menurut saya harus jadi perhatian yang mendesak gitu lah karena ijazah itu berkaitan dengan orang yang ingin melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan,” tutur Cecep.

Disinggung terkait kebijakan Dedi Mulyadi yang berencana untuk mengalihkan BPMU sekolah swasta menjadi beasiswa langsung kepada siswa, ia menilai hal tersebut perlu dikaji ulang.

“Ya silahkan aja ya kalau kebijakan seperti itu, tapi harus dipikirkan ulang menurut saya, karena bisa jadi urusan ijazah itu tidak sekedar bahwa pihak itu punya utang saja ke sekolah ia punya kewajiban yang belum selesai,” pungkasnya.

Reporter: Niko