Kebijakan LPG 3 Kg Dinilai Tergesa-gesa dan Bikin Masyarakat Kebingungan
Surabaya, Nawacita | Kegaduhan yang terjadi akibat polemik kebijakan penjualan Gas LPG 3 kg hanya dibatasi sampai Pangkalan LPG Pertamina, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada (1/2/2025) pekan ini.
Hal tersebut disorot oleh seorang pakar ekonomi yaitu Dekan School of Business and Management Petra Christian University (PCU), Josua Tarigan. Ia menilai bahwa perubahan kebijakan yang terkesan mendadak ini bukan hal baru, terutama saat ada pergantian pejabat.
“Biasanya, pejabat baru ingin menunjukkan gebrakan dengan menawarkan sesuatu yang berbeda, baik dalam bentuk kebijakan baru maupun sekadar perubahan kemasan,” ujarnya.
Menurutnya, pada dasarnya program subsidi LPG 3 kg adalah kebijakan yang baik. Tujuannya jelas: memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Namun, masalah utamanya terletak pada sistem implementasi yang belum matang.
“Kebijakan ini sebenarnya bagus, tapi sayangnya terlalu tergesa-gesa. Tanpa persiapan yang matang, kebijakan yang baik bisa berdampak negatif,” jelasnya.
Josua berpendapat bahwa kebijakannya baru tersebut pada praktiknya membuat masyarakat kebingungan, karena masih belum matangnya sistem yang dibuat oleh pemerintah. Hasilnya, banyak masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM, kesulitan mendapatkan LPG yang mereka butuhkan.
“Masyarakat membeli LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina dengan menunjukkan KTP. Padahal, sistem ini belum sepenuhnya siap, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan,” tandasnya.
Josua juga menjelaskan bahwa kebijakan baru harus dilakukan bertahap, seperti kebijakan subsidi BBM jenis Pertalite yang berjalan lebih efektif karena dilakukan secara bertahap. Proses ini memakan waktu lebih dari enam bulan hingga akhirnya bisa diterapkan secara nasional menggunakan sistem barcode.
Baca Juga: The Awarding of Unesa 3 Trics, Inovasi Nyata dari Para Peneliti
Menurutnya, kunci dari keberhasilan kebijakan subsidi energi adalah pendekatan bertahap dan sistem yang tepat sasaran. Ia mengusulkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti, menguji coba kebijakan di wilayah terbatas sebelum diterapkan secara nasional.
Selain itu, Melibatkan stakeholder terkait, mulai dari pelaku usaha kecil hingga agen distribusi LPG, untuk mendapatkan masukan langsung dari lapangan.
“Mengembangkan sistem ini juga harus ramah dengan pengguna, misalnya kombinasi barcode dengan KTP, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi. Karena, gas subsidi ini menyasar masyarakat yang kalangan menengah kebawah, jadi kebanyakan dari mereka belum familiar dengan teknologi barcode,” tambah Josua.
Dari keterangan Josua, dapat menarik kesimpulan bahwa Subsidi itu penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat sistemnya agar benar-benar tepat sasaran. Itu yang belum ditemukan sampai sekarang.
