Ratusan Buruh Lakukan Aksi Demo di Depan Grahadi, Tuntut Kenaikan UMP 15 persen
Surabaya, Nawacita – Ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu, 20/11/2023. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 15 persen.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menetapkan UMP tahun 2024 pada Selasa besok, 21/11/2023. Maka dari itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur mengerahkan massa sebanyak kurang lebih 300 orang.
Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim, Nurudin Hidayat menuturkan massa aksi berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. “Mereka utamanya dari Ring 1, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Ada juga yang dari Tuban, Lamongan, kemudian Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi,” ucapnya saat ditemui di sela-sela aksi demonstrasi.
Berdasarkan pantauan Nawacita, massa buruh sampai di depan Gedung Grahadi pukul 14.30 WIB. Kedatangan mereka mundur selama dua jam setengah dari perkirakan awalnya, yakni pukul 12.00 WIB.
Nurudin mengatakan bahwa pada dasarnya, formulasi yang ditawarkan buruh mirip dengan formulasi pemerintah yang dituangkan dalam PP No. 51 Tahun 2023, yakni tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Massa aksi ingin penetapan UMP 2024 mempertimbangkan prediksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan. “Tentu sudah seharusnya prediksi pertumbuhan ekonomi dan prediksi inflasi tahun 2024 juga turut diperhitungkan,” tutur Nurudin.
Jika mengacu pada PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, maka kenaikan UMP Jatim 2024 hanya sebesar Rp 94 ribu rupiah atau 4,65 persen. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK), rata-rata akan naik 2,56 persen atau sekitar Rp 65 ribu rupiah.
Baca Juga: Menaker: Gubernur di Indonesia Wajib Umumkan Kenaikan UMP Hari Ini
“Di awal saya katakan, kalau naik satu sampai dua persen. Sejatinya upah buruh tidak naik, tergerus inflasi. Inflasi nasional itu kan 3,01 persen. Kenaikan upahnya lebih rendah daripada harga kebutuhan barang yang nanti. Tentu kami menolak itu!” tegasnya.
Nurudin juga merasa kecewa atas sikap Pemprov Jatim yang tidak menemui massa aksi. “Selama ini, sejak Gubernur Khofifah sekalipun tidak pernah menemui massa aksi. Yang ditugaskan mentok pak Kepala Dinas. Inipun Kadis tidak hadir. Ngapain kita audiensi dengan bawahan yang tidak bisa mengambil keputusan,” pungkasnya.
Nurudin bersama kawan-kawan serikat buruh akan terus menuntut keadilan bagi pekerja. Mereka yang tergabung dalam aliansi GASPER (Gerakan Serikat Pekerja) Jawa Timur, rencananya bakal melakukan aksi kembali pada 30 November 2023, dengan mengerahkan massa yang jauh lebih banyak.
Via
