Lamongan, Nawacita – Kondisi geografis Pulau Jawa masih relatif rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Oleh karena itu, kegiatan seperti penyadaran, pelatihan, konsultasi dan keterampilan penanggulangan bencana bagi masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jatim komisi E Kodrat Sunyoto saat berbicara di acara Penyuluhan Keterampilan dan Peduli Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.
Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah.
Seperti yang diharapkan baik dalam situasi tanpa bahaya atau dalam situasi yang berpotensi menimbulkan bencana.
Kodrat Sunyoto meyakini melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat diharapkan upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai tujuan yang lebih luas dan dapat dikenalkan lebih awal kepada seluruh siswa.
“Dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler tentunya,” jelas Kodrat usai menjadi pembicara di Sekolah Tajfidzul Quran Madrasah Aliyah Muhammadiyah II Lamongan, Kamis (27/7/2023).
Ia menjelaskan, Provinsi Jawa Timur memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi bencana alam tahunan.
Pada tahun 2021 terjadi 310 jenis bencana alam dan 244 jenis bencana alam, pada tahun 2022, dimana bencana alam terbanyak adalah banjir, tanah longsor, angin kencang, tanah longsor, puting beliung, banjir bandang.
Oleh karena itu, kerjasama seluruh komponen Pentahelik, baik pemerintah (pusat dan daerah), lembaga pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan media sangat diperlukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana.
“Kami mengapresiasi langkah BPBD Provinsi Jatim untuk melatih SPAB di satuan pendidikan menengah di Jatim, baik di SMA maupun SMK,” kata Politisi Partai Golkar Lamongan- Dapil Gresik menjelaskan.
Menurut Kodrat, SMA dan SMK sebagai lembaga pendidikan merupakan salah satu unsur komponen Pentahelik yang berperan penting dalam pelaksanaan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di provinsi asal Jawa Timur tersebut.
Oleh karena itu, pembentukan SPAB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga pendidikan dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana.
Hal ini diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar tahan bencana.
“Yang terpenting adalah mampu menjamin perlindungan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana,” ujarnya.
Melalui peran SPAB juga dapat menjamin kelangsungan layanan pendidikan di satuan sekolah yang terkena bencana.
“Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jatim komisi E sangat berharap agar SPAB dapat berdiri di seluruh satuan pendidikan menengah dan kejuruan serta sekolah luar biasa di Jawa Timur dengan total 4.057 lembaga pendidikan,” kata Kodrat.
Diketahui, pada tahun 2023 BPBD Provinsi Jawa Timur hanya akan membentuk 10 SPAB.
Sedangkan pada tahun 2022, tidak kurang dari 20 SPAB akan dilatih.
Oleh karena itu, Panitia E DPRD akan berupaya memperbanyak jumlah lembaga pendidikan yang dibentuk sebagai SPAB.
Mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur.
Kodrat menyimpulkan: “Pemprov Jatim melalui BPBD perlu lebih memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi/kota agar SPAB juga mendapatkan pelatihan di tingkat PAUD, SD, dan SMP”. zki/rgo
