Menteri Bahlil Sebut 3 Faktor Pemicu Munculnya Polarisasi Politik

Jakarta, Nawacita | Menteri Investasi dan Kepala BPKM, Bahlil Lahadalia mengatakan, ada 3 faktor pemicu munculnya polarisasi politik. Hal itu diungkapkan Bahlil dalam Rilis Survei Nasional bertajuk “Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta?” di Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Pertama, menurut Bahlil yaitu negara Indonesia memiliki suku yang banyak dari Aceh hingga Papua. Kemudian memiliki agama yang beragam yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

“Mengingat kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, keyakinan juga dengan apa yang diyakini dalam ajaran agamanya, ini saja sudah berpotensi menurut saya itu satu,” ungkap Bahlil.

Dikatakan Bahlil, ada juga secara wilayah yang bermacam-macam. Hal itu juga menjadi potensi terjadinya polarisasi dan potensi yang besar juga yaitu terkait ekonomi ada kelas atas dan bawah.

“Mungkin ini faktor induk dari munculah akhirnya polarisasi. Sekarang kita berbicara negara kita negara politik dan menjurus kepada momentum politik dan faktanya memang demikian,” tandas Bahlil.

Sebelumnya, Ketua Lakpesdam PBNU, Ulil Abshar Abdalla mengungkapkan cara untuk mengatasi polarisasi politik di Pemilu 2024. Salah satunya dengan influencer tidak terlibat dalam politik dukung mendukung.

“Salah satu cara untuk mengatasi polarisasi ini adalah saya menganjurkan tokoh-tokoh yang bisa disebut sebagai influencer sebaiknya tidak ikut terlibat dalam politik dukung mendukung,” kata Ulil.

Menurut Ulil, influencer boleh memiliki pilihan tokoh yang akan dipilih dalam Pilpres 2024. Akan tetapi, apabila posisinya sebagai influencer terlebih lagi kiai atau intelektual yang memiliki pengikut lebih dari satu juta orang sebaiknya tidak terlibat di dalam percakapan polarisasi.

Baca Juga: Bahlil Siap Kawal Pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Papua

“Pilihan Anda itu jadikan sebagai pilihan personal saja. Tugas publik kita ketika terjadi polarisasi pilihan, mendinginkan suasana. Bukan malah ikut terlibat dalam polarisasi ini dengan alasan apa pun,” ucapnya.

Kendati demikian Ulil mengecualikan apabila influencer itu merupakan pengurus partai. Sebab, sudah menjadi tugas pengurus partai untuk mempromosikan pilihan partainya.

“Tetapi kalau Anda seorang yang bebas tidak terikat kepada partai, tidak terikat kepada ormas tertentu yang sudah juga punya pilihan tertentu sebaiknya Anda berdiri dalam posisi netral,” tutur Ulil. brtst