Komoditas Petani Mojokerto diperuntukkan bagi petani padi jagung dan kedelai

Mojokerto, Nawacita – Pembagian pupuk subsidi di Kabupaten Mojokerto tahun ini tidak bisa di bagi secara merata ke kalangan petani. Tahun 2023 tercatat ada 34.879 ton dari total alokasi dan penerimaannya hanya untuk 9 komoditas.

Hal ini membuat para petani penggarap lahan hutan harus bersabar karena tak lagi menerima jatah pupuk subsidi untuk tanamannya.

Nurul Istiqomah Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto mejelaskan, aturan tentang sasaran penerimaan pupuk subsidi sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 tahun 2022 di tahun ini. Perubahan sasaran itu sudah ada dalam regulasi baru tersebut.

Menurutnya, pupuk subsidi yang sebelumnya bisa disalurkan untuk 70 komoditas tanaman kini di kepras menjadi 9 komoditas.

Nurul merinci, pembagian pupuk subsidi saat ini hanya diperuntukkan bagi petani yang mengelolah tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. “Dulu seperti petani ubi jalar atau singkong bisa dapat, tapi sekarang nggak bisa dapat,” terangnya saat ditemui di kantornya, Senin (13/3/2023).

Selain itu, pupuk subsidi juga menyasar petani hortikultura terdiri dari cabai, bawang merah, dan bawang putih. “Cabai dapat (pupuk bersubsidi) karena menjadi komoditas penyumbang inflasi,” ucapnya.

Nurul menambahkan, untuk tiga komoditas lainnya berasal dari subsektor perkebunan. Yakni tanaman tebu, kakao, dan kopi. Di samping pembatasan komoditas, alokasi pupuk juga dipangkas dengan hanya menerima 2 jenis pupuk dari sebelumnya mendapat 5 jenis pupuk. “Sekarang tinggal 2 jenis saja, urea sama NPK,” imbuhnya.

Pemberian ZA, SP 36, dan pupuk organik semuanya sudah ditiadakan sejak Permentan 10/2022 keluar Juli tahun lalu. Menurut Nurul, ketersediaan pupuk bersubsidi akan berkurang pada 2023 karena terkendala tujuan dan jenis pupuk.

Baca juga : Kunjungi Ajinomoto, DPRD Jatim Minta Pupuk Amina Digratiskan Untuk Petani Sekitar Pabrik

Menurut Disperta, untuk wilayah Kabupaten Mojokerto tahun ini ada 34.879 ton pupuk subsidi. Masing-masing berisi 13.863 ton NPK, termasuk 19 ton NPK yang dibuat dengan formula khusus, dan 20.997 ton urea.

Jatah ini sekitar 13.000 ton lebih banyak dari 48.525 ton yang diberikan pada 2022. Itu pun belum termasuk tambahan kuota 18.474 ton pupuk NPK dan urea yang akan disubsidi pada akhir 2022 lalu.

Menurut Nurul, pembagian pupuk gratis tahun ini sesuai dengan e-allocation, pengganti e-RDKK secara elektronik, rencana definitif kebutuhan kelompok berdasarkan Permentan 41/2021.

“Pencatatan data kependudukan dan e-alokasi sekarang langsung terhubung. Petani tidak bisa masuk (dalam daftar penerima pupuk bersubsidi) jika NIK-nya tidak mencukupi,” tambahnya.

Selain berasal dari salah satu dari sembilan komoditas tanaman pangan, penggarapan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak lebih dari 2 hektar menjadi prasyarat untuk memenuhi syarat jatah pupuk bersubsidi (LP2B).

“Petani yang mengolah lahan hutan menghadapi nasib yang berbeda. Tanpa ragu, mereka tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena undang-undang melarang petani di lahan Perhutani menerima pupuk bersubsidi, apapun jenis tanamannya,” jelas Nurul.

Sedangkan data petani persil sedang dihimpun Disperta Kabupaten Mojokerto dalam upaya untuk terus memberikan subsidi pupuk kepada mereka. “Mudah-mudahan ke depan pusat mengeluarkan strategi. Kita upayakan ke daerah nanti kalau anggaran APBD kita ada,” tutupnya. Upaya untuk untuk meminta saran ke Pemkab juga yang telah bekerja sama langsung dengan Kementerian Pertanian RI.

Penulis : Fio Atmaja