SURABAYA | Nawacita – Masalah kelangkaan minyak goreng masih menjadi perhatian utama DPRD Jawa Timur. Atas dasar itu, Komisi B DPRD Jatim pun mengajak Pemprov Jatim mencari solusi agar masalah ini segera tertangani. Diantaranya membahas bersama Satgas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Biro Perekonomian dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan.
Amar Saifuding, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim meminta Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan lebih ketat tata niaga minyak goreng terutama di tingkat distributor. Ia berharap agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari carut marut tata niaga mikro ini. “Stok minyak goreng Jatim kan disebut-sebut surplus, Nah kami berharap agar pendistribusiannya lebih optimal lagi, kalau memang ada pengusaha atau distributor yang nakal yang harus ditindak,” tegas politisi Partai Amanat Nasional dari Lamongan ini, Selasa (15/2/2022).
Senada, Wakil Ketua Komisi B Mahdi menyampaikan agar Pemprov Jatim serius mengatasi masalah kelangkaan minyak sampai hari ini. “Setiap barang kebutuhan publik yang di subsidi selalu ada permainan, sebenarnya ini selalu terjadi, kami yakin para Kepala dinas itu tahu jawabannya,” ujar Mahdi dari Fraksi PPP.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti menage sempat mendapatkan laporan dari masyarakat ada mobil pickup yang mengumpulkan minyak goreng dengan menggunakan jasa ojek online. Ia berharap ada pengawasan dari Satgas Pangan terhadap platform ojek online untuk memberikan warning. “Kami tidak sepakat kalau ibu-ibu dianggap panic buying, karena pastinya kebutuhan ibu-ibu ini tidak seberapa. Nah ini harus ada pengawasan dari Satgas Pangan,” terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya Agus Dono Wibawanto. Politisi Partai Demokrat ini meminta agar masyarakat menengah ini dijadikan sasaran panic buying. “Kebutuhan masyarakat itu tidak banyak kok. Kami barharap Satgas Pangan bertindak tegas, jangan sampai menguntungkan kartel-kartel tertentu,” tegasnya.
Disisi lain, Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Ahmad Silahuddin angkat bicara terkait melambungnya harga minyak dan bahan pokok. Gus Adi Sapaan akrab Ahmad Silahuddin ini melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu.
“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya dimana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Jangan sampai berimbas kepada warung-warung di kampung-kampung atau merugikan pedagang kecil dan UKM,” pintanya.
Gus Adi pemerintah wajin sebagai memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, Lanjut Gus Adi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar bagaimana caranya mereka tidak rugi. “Misalkan pedagang kecil atau UKM ini diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” kata Gus Adi. bdo/**
