Jakarta, Nawacita – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengklaim bahwa memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan tanggapan terkait klaim tersebut. Sebab, ia menilai jika DPR RI menanggapi akan menambah polemik semakin panjang.
“Soal big data penundaan pemilu itu sudah banyak praktisi pengamat, politisi, rakyat berkomentar. Oleh karena itu, saya tidak mau menambah polemik,” kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/03/2022).
Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, menjelaskan DPR RI bungkam karena hingga saat ini wacana penundaan pemilu 2024 belum melalui proses politik, baik di DPR maupun di MPR.
“Apalagi itu baru sebatas wacana belum ada yang konkrit proses politiknya dijalankan baik di DPR maupun di MPR. Oleh karena itu, tidak mau menambah polemik,” tegasnya.
Menurutnya DPR RI hingga saat ini masih komitmen dalam kerangka hukuk yang sudah ditetapkan, yang mana tanggal pemilu 2024 sudah ditetapkan yakni 14 Februari 2022.
“Kita juga masih dalam komitmen kerangka hukum yang ada, bahwa tahapan pelaksanaan pemilu sudah jelas kapan tahapannya berjalan dan kapan pelaksanaan pemilunya sepanjang itu masih ya komitmen kita saya rasa masih seperti itu jadi saya tidak mau menambah polemik dan tidak komentar lebih lanjut,” imbuh Dasco.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI-P mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. “Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut dalam kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/03/2022).
Luhut menyebut, big data itu menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.
“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut.
Penulis: Alma Fikhasari