Jakarta, Nawacita – Partai Demokrat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membuktikan komitmen taat konstitusi perihal menolak penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bernegara ini bukan hanya soal kuat-kuatan dan kebetulan sedang berkuasa. Melainkan bagaimana menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi.
“Kita memiliki Konstitusi, yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan. Lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal satu kali setelahnya,” kata Herzaky, kepada wartawan, Sabtu (05/03/2022).
Lebih lanjut, Herzaky menyampaikan, pembatasan tersebut perlu dilakukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitnya.
“Demokrasi kita pun telah menentukan. Ada keberkalaan dalam pemilu. Prinsip dasar ini pun harus dipatuhi. Jika memang kita ingin menjaga iklim demokrasi kita tetap kondusif dan semakin maju. Bukan malah terperosok dalam jurang kemunduran,” tegasnya.
Oleh karena itu, saat ini fokus menjaga komitmen kita kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi. Sebab, tanggal pemilu telah diketok dan sudaah ditetapkan 14 Febuari 2024.
“Mari kita semua hentikan basa-basi taat pada Konstitusi, tapi di belakang melakukan lobi-lobi dan pendekatan untuk mengubah Konstitusi agar sesuai dengan keinginan segelintir orang yang kebetulan berkuasa,” ucap Juru Bicara DPP Partai Demokrat itu.
“Tunjukkan sikap tegas dan keseriusan komitmen menjaga Konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi. Rakyat menanti realisasi dalam bentuk perilaku nyata, bukan kata-kata pemanis belaka,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
Hal ini disampaikan Jokowi, merespon munculnya ide untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.
Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi pembicaraan selama beberapa pekan terakhir ini. Wacana itu mengemuka setelah Ketua Umum PKB dan PAN mengusulkan dan mendukung wacana penundaan pemilu 2024.
Munculnya wacana penundaan pemilu 2024 ini pun menuai polemik di kalangan masyarakat.
Penulis: Alma Fikhasari
