Nawacita – Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan bahwa dia memberlakukan Undang-Undang Darurat untuk pertama kalinya dalam sejarah Kanada, sebagai tanggapan atas protes yang sedang berlangsung atas pembatasan COVID-19 di Ottawa dan sekitar Kanada, pada Senin (14/2/2022).
Trudeau mengatakan tindakan itu akan dibatasi dalam waktu, ruang lingkup dan wilayah geografis dan tidak digunakan untuk memanggil militer atau mengesampingkan piagam. Undang-undang tersebut, yang didirikan pada tahun 1988, memungkinkan pemerintah federal untuk mengesampingkan provinsi dan mengesahkan tindakan sementara khusus untuk memastikan keamanan selama keadaan darurat nasional.
Sebuah video pidato PM Trudeau telah membicarakan keputannya memberlakukan Undang-Undang Darurat, telah disampaikan kepada masyarakat Kanada secara terbuka dihadapan wartawan untuk menanggapi masalah atas protes blockade yang terjadi di Kanada, dilansir dari Twitter @Reuters, Rabu (15/2/2022).
Sebelumnya, sempat terjadi protes di Ottawa, Kanada terkait blockade anti pemerintah yang dilakukan sekelompok oknum yang juga merupakan bentuk protes masyarakat terhadap adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19.
“Sekarang jelas bahwa ada tantangan serius terhadap kemampuan penegak hukum untuk menegakkaan hukum secara efektif,” tukas Trudeau pada konferensi pers Senin sore, dilansir dari CBC News, Selasa (15/2/2022).
Lebih lanjut, lewat pidatonya, Trudeau menjelaskan bahwa Penerapan Undang-Undang Darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya memberi polisi lebih banyak alat untuk memulihkan ketertiban di tempat-tempat di mana pertemuan publik merupakan kegiatan ilegal dan berbahaya, seperti blokade dan pendudukan, katanya. Trudeau mengatakan tindakan itu juga akan memungkinkan RCMP untuk menegakkan peraturan kota dan pelanggaran provinsi jika diperlukan.
“Ini tentang menjaga keamanan warga Kanada, melindungi pekerjaan orang, dan memulihkan kepercayaan pada institusi kami,” katanya secara tegas, dilansir dari video Twitter @Reuters, Selasa (15/2/2022).
Sementara itu, pemberlakuan Undang-Undang Darurat mendadak diterbitkan setelah masalah yang terjadi di Ottawa, Kanada beberapa waktu yang lalu. Salah satu masalah yang terjadi diantaranya adalah blockade illegal yang telah menyoroti fakta adanya kegiatan illegal protes konvoi yang telah mengumpulkan keuntungan hingga jutaan dolar.
Dilansir dari CBC News, penyelenggara konvoi mengumpulkan uang lebih dulu melalui situs crowdfunding GoFundMe. Ketika GoFundMe menutup kampanye penggalangan dana, penyelenggara beralih ke situs crowdfunding Kristen GiveSendGo.
Menteri Keuangan Chrystia Freeland mengatakan bahwa di bawah Undang-Undang Darurat, platform crowdfunding dan penyedia layanan pembayaran yang mereka gunakan harus mendaftar ke Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC), badan intelijen keuangan nasional. Mereka juga harus melaporkan transaksi besar dan mencurigakan ke FINTRAC sehingga tidak ada hal-hal illegal lagi yang terjadi di waktu mendatang.
“Kami membuat perubahan ini karena kami tahu bahwa platform ini digunakan untuk mendukung blokade ilegal dan aktivitas ilegal yang merusak ekonomi Kanada. Lembaga keuangan Kanada sekarang dapat menghentikan sementara menyediakan layanan keuangan jika lembaga tersebut mencurigai sebuah akun digunakan untuk melanjutkan blokade dan pendudukan ilegal,” kata Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland mengumumkan peraturan baru untuk situs crowdfunding dan penyedia layanan pembayaran mereka sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang Darurat pasal 1 ayat 39, dilansir dari video Twitter oleh @Reuters, Rabu (15/2/2022).
Berya/Mg3
