JAKARTA, Nawacita — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negari (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tidak melakukan korupsi.<\/p>\n
Dalam setiap pidatonya, Tjahjo kerap menyebut area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. \u201cSaya terus mengingatkan itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Gunakan e-planing, dan terbuka. Satu rupiah pun uang program di Kemendagri dan BNPP harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,\u201d kata Tjahjo usai menjadi inspektur upacara di Halaman Kantor Kemendagri, Senin (28\/8).<\/p>\n
Tjahjo mengatakan selama 2 tahun ini, Kemendagri ada peningkatan dari BPK dengan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menurutnya harus dipertahankan. \u201cPaling tidak, ada political wil dari pegawai Kemendagri untuk melaksanakan anggaran dengan benar sesuai ketentuan yang ada. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti di tempat lain,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Yang menjadi kekhawatiran Tjaho justru di daerah. Karena menurutnya, problem di daerah meningkat, banyak gubernur, bupati, walikota, inspektorat sampai kepala desa yang kerap menyelewengkan anggaran.<\/p>\n
\u201cKita terus mencari terobosan yang bagus. Setidaknya ada semangat untuk meningkatkan. Untuk mencegah memang sulit meski aturan sudah bagus, itu kembali kepada diri kita masing-masing,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Tjahjo meminta agar fungsi kontrol baik dari Irjen, khususnya Dirjen Otda dan Polpum termasuk yang berkaitan dengan dana desa, Dukcapil juga. Intinya, \u00a0harus sesuai aturan dan mekansime yang ada.<\/p>\n
\u201cSaya menginginkan jangan sampai ada pelanggaran, ada pungli, adanya penyalahgunaan keuangan negara. Ini harus dikembalikan kepada diri kita semuanya,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Hal ini lanjut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar membangun hubungan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien yang taat pada hukum dalam upaya mempercepat reformasi birkorasi dan juga untuk memperkuat otonomi daerah.<\/p>\n
\u201cSaya harapkan seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP untuk saling mengingatkan sesama teman, menjaga disiplin anggaran, menjaga disiplin dan martabat harga diri Kemendagri dan BNPP, harus menunjukan bahwa kita mampu,\u201d imbuannya.<\/p>\n
puspen mendagri<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA, Nawacita — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negari (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tidak melakukan korupsi. Dalam setiap pidatonya, Tjahjo kerap menyebut area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. \u201cSaya terus mengingatkan itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[492,2],"tags":[308,3098],"class_list":{"0":"post-9543","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-menteri","7":"category-nasional","8":"tag-mendagri","9":"tag-tjahyo-kumolo"},"yoast_head":"\n