JAKARTA, Nawacita – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengeluarkan sikap menghadapi lonjakan harga pangan bulan puasa dan menjelang lebaran tahun ini. DPD mengingatkan kembali UU No 18\/2012 tentang Pangan. Dimana didalamnya mengatur penyelenggaraan pangan nasional yang meliputi asas kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
\nAhmad Nawardi, Wakil Ketua Komite II DPD RI mengatakan, sampai saat ini pemerintah baru mampu menyelenggaran asas yang ketiga yaitu ketahanan pangan. Sedangkan asas kedaulatan pangan dan kemandirian pangan belum dilakukan. “Karena hanya menggunakan asas ketahanan pangan, maka sumber pangan kita atau cadangan pangan pemerintah bisa berasal dari mana saja bahkan bisa semuanya melalui impor, yang penting pangan tersedia,” ujar Nawardi, Sabtu (11\/6\/2016).
\nPadahal, lanjut Nawardi, dalam UU 18\/2012 itu disebutkan sumber cadangan pangan pemerintah diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. “Yang perlu dipertanyakan, Apakah produksi dalam negeri masih kurang? jangan cukup lalu bilang kurang,” sindir anggota DPD RI perwakilan Jawa Timur ini.
\nKarena menurut data di kementerian pertanian, produksi beras misalnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan produksi bawang merah yang selalu menjadi ukuran kenaikan inflasi sangat cukup memenuhi kebutuhan bulan puasa dan lebaran. “Soalnya saya tahu sendiri di tingkat petani bawang kita sangat melimpah,” ungkap politisi muda asal Sampang, Madura ini.
\nMenurutnya, yang menjadi soal adalah keinginan menteri perdagangan dan BUMN yang selalu menyelesaikan masalah pangan dengan impor. “Sedikit sedikit impor, ada gejolak sedikit impor. ini yang membuat kita semakin jauh dari upaya kedaulatan dan kemandirian pangan,” kecamnya.
\nSehingga yang terjadi adalah pada momen momen tertentu seperti bulan ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru spekulan dan pedagang besar sangat mudah memainkan harga pangan yang tentunya merugikan masyarakat kecil. “Ini yang jadi keprihatinan kita, negara sepertinya tidak mampu menghadapi permainan spekulan dan pedagang besar yang selalu memanfaatkan kelemahan kita. Kelemahan kita adalah sampai saat ini kita baru mampu menyelenggarakan ketahanan pangan, belum kemandirian pangan,” tandasnya.
\nMantan anggota DPRD Jatim ini juga mengungkapkan, untuk mengetahui apakah ada permainan harga, maka negara harus hadir, melihat dan mendengar langsung ke lapangan. DPD RI melihat sudah ada indikasi yang sangat jelas adanya permainan harga itu. “Pangan di petani masih melimpah tapi mengapa harga mahal? kebutuhan pangan masyarakat untuk buka puasa dan sahur seharusnya lebih sedikit di banding bulan-bulan biasa,” ungkapnya.
\nUntuk itu, pihaknya menantang kementerian perdagangan, kementerian BUMN dan semua kementerian terkait untuk turun kelapangan. Melihat langsung kebutuhan pangan masyarakat muslim yang sebenrnya tidak terlalu banyak pada bulan ini dibanding bulan-bulan lainnya. Tapi anehnya, mengapa pangan seakan kurang dan harga melambung? pertanyaan ini harus di jawab dengan melakukan investigasi dilapangan. “Ayo kita cek ke bawah, bagaimana stock pangan kita,” tantang Nawardi. bdo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA, Nawacita – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengeluarkan sikap menghadapi lonjakan harga pangan bulan puasa dan menjelang lebaran tahun ini. DPD mengingatkan kembali UU No 18\/2012 tentang Pangan. Dimana didalamnya mengatur penyelenggaraan pangan nasional yang meliputi asas kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Ahmad Nawardi, Wakil Ketua Komite II DPD RI mengatakan, sampai […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[100,326,324,325],"class_list":{"0":"post-742","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-nasional","7":"tag-ahmad-nawardi","8":"tag-lebaran","9":"tag-nawardi","10":"tag-pangan"},"yoast_head":"\n