Surabaya,Nawacita -Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 21\/KPPU-I\/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum
\nKabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.<\/p>\n
Terlapor pada perkara ini adalah:<\/p>\n
1. Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum
\nKabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode
\nLelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207)
\nSumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor I.<\/p>\n
2.Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit
\nLayanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan
\n(Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang
\n584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU
\nAPBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor II.
\n3. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III.
\n4. PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV.
\n5. PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V.
\n6. PT Ratna sebagai Terlapor VI.
\n7. PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII.
\n8. PT Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII.<\/p>\n
Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka
\ndisimpulkan bahwa terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor
\nsehingga Majelis Komisi memutuskan:<\/p>\n
1.Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22
\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
\nPersaingan Usaha Tidak Sehat.<\/p>\n
2.Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
\ndan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
\nUsaha Tidak Sehat.<\/p>\n
3.Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam
\nmiliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
\nrupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
\npelanggaran di bidang persaingan usaha.<\/p>\n
4.Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam
\nmiliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
\nrupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
\npelanggaran di bidang persaingan usaha.<\/p>\n
5.Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar
\nsembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
\nyang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
\npelanggaran di bidang persaingan usaha Menghukum Terlapor VI membayar<\/p>\n
denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta
\nenam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
\nsebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.<\/p>\n
6.Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp1.760.059.000,00 (satu
\nmiliar tujuh ratus enam puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang harus
\ndisetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
\npersaingan usaha.<\/p>\n
7.Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk
\nmengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket
\npekerjaan yang sama.<\/p>\n
8.Melarang Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa
\nkonstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia
\nselama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.<\/p>\n
9.Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII
\nuntuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.<\/p>\n
Selain itu, KPPU akan memberikan saran pertimbangan kepada:<\/p>\n
1.Pejabat Pembina Kepegawaian\/Pejabat yang berwenang di lingkungan
\nPemerintah Kabupaten Kediri dimana personil Pokja bekerja untuk memberikan
\nsanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dan pemberhentian
\nsementara sebagai Pokja di lingkup APBD Kabupaten Kediri selama 2 (dua) tahun
\nterhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Terlapor II.<\/p>\n
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk
\nmemberikan pembinaan kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana (Pokja),
\ndan pengawas di lingkungan instansi terkait terutama dalam proses pengadaan
\nbarang dan jasa. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan dengan cara
\nmemberikan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan
\nberikut-berikutnya tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
\n1999.<\/p>\n
Catatan bagi Jurnalis<\/strong><\/p>\n 1.Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., 2.Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; \u201cPelaku usaha dilarang bersekongkol dengan 3.Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 21\/KPPUI\/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada 4.Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di KPPU\/dny<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Surabaya,Nawacita -Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 21\/KPPU-I\/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":71323,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[493,4],"tags":[22091],"class_list":{"0":"post-71322","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-bumn","8":"category-hukum","9":"tag-perkara-tender-di-kediri"},"yoast_head":"\n
\nPh.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan
\nHarry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis.<\/p>\n
\npihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
\nmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat\u201d.<\/p>\n
\nPutusan Perkara Nomor 21\/KPPU-I\/2018.<\/p>\n
\ninfokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.<\/p>\n