Jakarta, Nawacita – Pihak pejabat Pos Indonesia sampai pinjam uang ke bank untuk bayar gaji karyawan.<\/p>\n
Anggota DPR RI Komisi IV Rieke Diah Pitaloka tegur kondisi PT Pos Indonesia yang terancam kebangkrutan.<\/p>\n
Rieke prihatin dengan kondisi PT Pos tidak mampu bayar gaji karyawan.<\/p>\n
PT Pos sedang collapse sampai gaji karyawan pun harus pinjam bank. Saya pribadi akan pertahankan PT Pos sampai tidak pailit karena itu sejarah kemerdekaan bangsa kita ini,\u201d kata Rieke dalam video yang dibagikannya pada Kamis (18\/7\/2019)<\/p>\n
Dalam rapat tersebut, Rieke juga menegur Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno yang dianggap paling bertanggung jawab dengan kondisi PT Pos Indonesia saat ini.<\/p>\n
\u201cSaya minta perhatian khusus pada Pak Harry untuk tidak\u00a0 main-main dengan kondisi PT Pos,\u201d kata Rieke.<\/p>\n
Oleh karenanya, ia juga meminta Pemimpin Komisi IV untuk menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP) terkait kondisi PT Pos yang saat ini mengkuatirkan.<\/p>\n
Rieke mengaku akan membongkar persoalan yang sudah mendarah daging di\u00a0PT\u00a0Pos\u00a0Indonesia\u00a0selama ini.
\n\u201cDan saya minta kepada pimpinan untuk dijadwalkan karena ini tidak bisa ada persoalan yang nanti saya akan buka,\u201d aku Rieke.<\/p>\n
Dikutip dari Kompas.com RDP terebut digelar Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18\/7\/2019).
\nMasih dikutip Kompas.com sebelumnya Ratusan pekerja Kantor Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu ( 5\/2\/2019).<\/p>\n
Dalam orasinya, SPPIKB menuntut penggantian direksi pada badan\u00a0PT\u00a0Pos\u00a0Indonesia.
\nPara direksi dianggap tidak bisa mengelola\u00a0PT\u00a0Pos\u00a0Indonesia.
\nSalah satu dampaknya adalah terlambatnya gaji karyawan pada Februari ini.<\/p>\n
“Harusnya kami dibayar tanggal 1, tapi ada surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa gaji ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya baru turun tanggal 4 Februari ini,” cerita Hendri Joni, penanggung jawab aksi.<\/p>\n
Menurut Hendri, keterlambatan gaji akan meresahkan pekerja jika terus dibiarkan.<\/p>\n
Selain itu, mereka menduga\u00a0ada indikasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) pada jajaran direksi\u00a0PT\u00a0Pos\u00a0Indonesiasehingga menyebabkan masalah finansial.<\/p>\n
“Kami sayang dengan perusahaan ini, maka hari ini tuntutannya adalah ganti direksi. Kalau bulan ini saja terlambat, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya?” ujarnya.<\/p>\n
Hendri menuturkan, sepanjang sejarah baru kali ini gaji karyawan terlambat dibayarkan.<\/p>\n
Maka, sekitar 1.200 karyawan yang mengikuti aksi menuntut penggantian direksi dan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.<\/p>\n
“Tolong Ibu, kami tidak akan lama-lama mengganggu pengguna jalan asal Ibu mau temui kami,” orasi salah satu anggota aksi, Andy Siswanto<\/p>\n
Sejarah\u00a0PT\u00a0Pos\u00a0Indonesia
\nPos Indonesia\u00a0merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan\u00a0pos.<\/p>\n
Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia.<\/p>\n
Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995.<\/p>\n
Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa\u00a0perusahaan umum(perum) menjadi sebuah perusahaan persero.<\/p>\n
Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh\u00a0Pemerintah Indonesia<\/p>\n
Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan properti, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000\u00a0kantor pos\u00a0dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<\/p>\n
Muncul Sejak Tahun 1602
\nDunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat\u00a0VOC\u00a0menguasai bumi nusantara ini.<\/p>\n
Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di\u00a0Pulau Jawa\u00a0dan luar Pulau Jawa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, Nawacita – Pihak pejabat Pos Indonesia sampai pinjam uang ke bank untuk bayar gaji karyawan. Anggota DPR RI Komisi IV Rieke Diah Pitaloka tegur kondisi PT Pos Indonesia yang terancam kebangkrutan. Rieke prihatin dengan kondisi PT Pos tidak mampu bayar gaji karyawan. PT Pos sedang collapse sampai gaji karyawan pun harus pinjam bank. Saya […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":65554,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[493],"tags":[19153,19154,19151,19152],"class_list":{"0":"post-65538","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-bumn","8":"tag-gaji-karyawan","9":"tag-pinjam-bank","10":"tag-pt-pos","11":"tag-terancam-bangkrut"},"yoast_head":"\n