Jakarta, Nawacita<\/b> – Pendidikan vokasi atau pendidikan tinggi untuk penguasaan keahlian terapan tertentu disoroti Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir. Dia menilai pendidikan vokasi di Indonesia masih rendah karena salah satunya adanya aturan perundang-undangan yang menjadi penghambat.<\/p>\n
“Ada undang-undang yang cukup mengganggu, menurut saya. Menurut saya adalah UU Nomor 14 Tahun 2005 yang namanya dosen harus S2, minimal. Sementara orang expert di industri, mungkin hanya S1,” ucap Nasir kepada wartawan di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu (17\/7\/2019).<\/p>\n
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memang mencantumkan beberapa hal. Pada Pasal 46 ayat 2 disebutkan seorang dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.<\/p>\n
Nasir pun menyebut undang-undang itu membuat masyarakat abai terhadap pengembangan kemampuan melalui pendidikan vokasi. Dia mencatat hanya 721 ribu dari total 8 juta mahasiswa di seluruh Indonesia yang mengenyam pendidikan vokasi.<\/p>\n
“Padahal industri yang dibutuhkan dari vokasi, supply industri tenaga kerja ke industri,” imbuhnya.<\/p>\n
Merespons kondisi tersebut, Nasir berniat melakukan revitalisasi pendidikan vokasi melalui perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Selain itu dia juga akan mengubah sistem sertifikasi sebagai bukti kemampuan kompetensi yang dimiliki.<\/p>\n
“Graduate saja tidak cukup, tapi harus mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini hal yang harus kita dorong. Tidak ada artinya punya ijazah, tapi dia tidak kompeten,” kata Nasir.<\/p>\n
Sebagai tindak lanjutnya Nasir juga akan membangun ‘jembatan’ bagi para lulusan mahasiswa dari pendidikan vokasi ke industri-industri. Revitalisasi pendidikan vokasi itu disebut Nasir akan fokus pada sejumlah bidang seperti manufaktur, pariwisata, agribisnis, dan e-commerce.<\/p>\n
“Kita kembangkan align dengan industri. Jangan sampai politeknik larinya ke selatan, industri larinya ke utara, makanya kita match-kan. Tidak ada artinya pendidikan yang dilakukan kalau tidak akan hubungan dari industri. Kita ini selama ini menghasilkan lulusan pendekatannya dari supply side, tapi tidak pernah dari demand side,” ucap Nasir.<\/p>\n
“Jadi, total kita nanti yang sudah ada di lapangan 320.000 dan yang baru itu 400.000. tahun 2020 menjadi 720.000, total beasiswa. Targetnya di tahun 2024 sekitar 2 juta. Harapannya bisa terwujudkan,” imbuh Nasir. det<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jakarta, Nawacita – Pendidikan vokasi atau pendidikan tinggi untuk penguasaan keahlian terapan tertentu disoroti Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir. Dia menilai pendidikan vokasi di Indonesia masih rendah karena salah satunya adanya aturan perundang-undangan yang menjadi penghambat. “Ada undang-undang yang cukup mengganggu, menurut saya. Menurut saya adalah UU Nomor 14 Tahun 2005 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":61605,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[492],"tags":[5341,6081],"class_list":{"0":"post-65311","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-menteri","8":"tag-menristekdikti","9":"tag-vokasi"},"yoast_head":"\n