Surabaya,Nawacita – Sepuluh daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Jatim perlu diintervensi. Sebagai contohnya, ada di Kabupaten Sampang. Dengan
\nintervensi tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih baik.<\/p>\n
\u201cBiasanya IPM rendah, kemiskinannya tinggi. Ada kabupaten yang secara
\nlokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah. Tetapi ada di desa atau
\nkecamatan tertentu. Maka kalau tidak dilakukan bersama-sama (dikeroyok), seluruh
\nprogram intervensinya harus secara komprehensif di titik yang sama,\u201d ujar Gubernur
\nJatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
\nProgram Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
\n(KKBPK) Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Senin (11\/3).<\/p>\n
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu melakukan
\npemetaan secara detail menjadi hal yang penting. Dengan pemetaan tersebut bisa
\nmenjadikan intervensinya lebih signifikan, lebih masif, lebih sistemik dan lebih
\npermanen.<\/p>\n
\u201cJadi solutif sekali langkah ini. Ini semua akan berseiring dengan yang sedang
\ndiprioritaskan di Jatim seperti meningkatkan IPM Jatim, menurunkan kemiskinan di
\nJatim, dan menurunkan gini ratio di Jatim,\u201d kata orang nomor satu di Jatim.
\nLebih lanjut disampaikannya, dengan pemetaan itu seolah-olah menjadi GPS
\nkita. Seluruh pihak yang melakukan intervensi akan memiliki referensi terhadap titik-
\ntitik yang ditangani secara detail.<\/p>\n
Karena itu, Gubernur Khofifah berharap signifikansi itu akan semakin terukur
\nper tahunnya, nanti pada akhir periode RPJMD bisa menurunkan kemiskinan,
\nmenaikkan IPM.<\/p>\n
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim H. Yenrizal Makmur,
\nS.P, MM melaporkan perkembangan program KKBPK di Jatim, berdasarkan SDKI
\ntahun 2017, total fertility rate (TFR) mencapai 2,1. Sedangkan berdasarkan
\nSusenas, Provinsi Jatim dan Bali menjadi provinsi di Indonesia yang TFRnya sudah
\nberada di bawah 2.<\/p>\n
\u201cHal ini disebabkan pola keluarga kecil sudsh berakar di Provinsi Jatim. Selain
\nitu, juga didukung Kebijakan Pembangunan Keluarga berdasarkan PP No. 87 Tahun
\n2014 pasal 6 diarahkan untuk melembagakan NKKBS, memberdayakan fungsi
\nkeluarga serta kemandirian keluarga.<\/p>\n
Lebih lanjut disampaikannya, capaian kinerja lainnya juga diperoleh seperti
\npencapaian prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (CPR) di Jatim adalah 63,1
\npersen berdasarkan hasil Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP 2018).
\nCapaian ini jauh lebih baik daripada capaian nasional yang baru mencapai angka 57 persen. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mampi ditekan hingga angka
\n37 per 1.000 remaja usia 15-19 tahun. Angka ini jauh melampaui target yang
\nditetapkan yaitu 50.<\/p>\n
Saat ini, di Jatim telah terbentuk 1.416 kampung KB yang kegiatannya
\nterintegrasi dengan program pembangunan laknnya. Selain itu, sesuai road map
\nkampung KB, diutamakan dibentuk kampung KB di desa miskin\/tertinggal dengan
\nsasaran desa stunting.<\/p>\n
Rakerda yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini
\nbertema \u201cMeningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah
\nDalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas\u201d.<\/p>\n
Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas, komitmen
\ndan dukungan pemerintah, pemda dan mitra kerja dalam pengelolaan serta
\npelaksanaan program KKBPK di Jatim guna meningkatkan kualitas penduduk Jatim.<\/p>\n
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan
\nbersama atau MoU dengan Kodam V\/Brawijaya Dinas PMD Prov. Jatim, BKN
\nKanreg II Jatim, LPM Unair dan Unit PPM Poltekes Kemenkes Surabaya, serta
\npenyerahan bantuan skripsi dan thesis secara simbolis kepada mahasiswa-
\nmahasiswi S1 dan S2 wilayah Jatim.<\/p>\n
hms\/dny<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Surabaya,Nawacita – Sepuluh daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Jatim perlu diintervensi. Sebagai contohnya, ada di Kabupaten Sampang. Dengan intervensi tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih baik. \u201cBiasanya IPM rendah, kemiskinannya tinggi. Ada kabupaten yang secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah. Tetapi ada di desa atau kecamatan tertentu. Maka kalau tidak […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":56225,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,2],"tags":[14724,15262],"class_list":{"0":"post-56223","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-daerah","8":"category-nasional","9":"tag-gubernur-khofifah","10":"tag-ipm"},"yoast_head":"\n