JAKARTA, NAWACITA\u00a0– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)\u00a0Ade Komarudin\u00a0enggan membahas soal jabatannya yang kini digoyang. Hal tersebut menyusul keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memulihkan nama baik\u00a0Setya Novanto\u00a0terkait kasus “Papa Minta Saham”.<\/p>\n
Dipulihkannya nama baik Novanto membuat beberapa anggota Fraksi Partai\u00a0Golkar\u00a0menyuarkan agar Novanto tak sekadar dipulihkan nama baiknya, tetapi juga dipulihkan jabatannya. Saat kasus tersebut bergulir, Novanto tengah menjabat Ketua DPR RI.<\/p>\n
“Saya tidak pernah mau mendiskusikan hal seperti itu. Saya mau kerja saja dengan baik. Kalau itu dinilai baik alhamdulillah kalau tidak enggak apa. Yang penting saya berusaha dan berniat bekerja dengan baik,” tutur Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3\/10\/2016).<\/p>\n
Adapun mengenai mekanisme pergantian Ketua DPR, kata dia, sama seperti pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada. Tahapan yang harus dilakukan adalah melalui rapat pimpinan, konsultasi pimpinan fraksi atau rapat pengganti bamus.<\/p>\n
“Jadi keputusannya seperti apa kami ikuti. Saya enggak mau mengada-ada,” tuturnya.<\/p>\n
Sebelumnya, Fraksi Partai\u00a0Golkar\u00a0menginginkan nama Novanto sebagai mantan Ketua DPR direhabilitasi. Sebab, setelah menjatuhan putusan, beberapa anggota Fraksi Partai\u00a0Golkar\u00a0menilai Novanto dirugikan oleh tuduhan pemufakatan jahat lewat rekaman yang diambil\u00a0Maroef Sjamsoeddin, yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.<\/p>\n
Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama\u00a0dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah. Sehingga, bukti pengaduan dalam persidangan MKD tersebut dinyatakan tidak valid untuk dijadikan barang bukti. Namun, MKD sendiri tak\u00a0satu suara.<\/p>\n
Wakil Ketua MKD dari Fraksi\u00a0PDI-P\u00a0Hamka Haq, sepetti dikutip Harian\u00a0Kompas<\/em>, menuturkan, sidang MKD pada 27\u00a0September 2016 tidak merehabilitasi nama baik Novanto. MKD hanya menegaskan bahwa sebelumnya tidak pernah memberikan putusan bersalah terhadap Novanto.<\/p>\n Pernyataan Hamka ini berbeda dengan keterangan\u00a0Ketua MKD dari Fraksi Partai\u00a0Gerindra\u00a0Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai\u00a0Hanura\u00a0Sarifuddin Sudding. Mereka mengatakan, MKD telah mengambil putusan untuk memperbaiki\u00a0nama baik, harkat, dan martabat Novanto.<\/p>\n SUMBER : KOMPAS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" JAKARTA, NAWACITA\u00a0– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)\u00a0Ade Komarudin\u00a0enggan membahas soal jabatannya yang kini digoyang. Hal tersebut menyusul keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memulihkan nama baik\u00a0Setya Novanto\u00a0terkait kasus “Papa Minta Saham”. Dipulihkannya nama baik Novanto membuat beberapa anggota Fraksi Partai\u00a0Golkar\u00a0menyuarkan agar Novanto tak sekadar dipulihkan nama baiknya, tetapi juga dipulihkan jabatannya. Saat kasus tersebut […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3065,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":{"0":"post-3064","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nasional"},"yoast_head":"\n