{"id":270302,"date":"2026-01-02T11:26:48","date_gmt":"2026-01-02T04:26:48","guid":{"rendered":"https:\/\/nawacita.co\/?p=270302"},"modified":"2026-01-02T10:31:53","modified_gmt":"2026-01-02T03:31:53","slug":"gubernur-walikota-dipilih-dprd-sebuah-wacana-yang-cerdas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nawacita.co\/index.php\/2026\/01\/02\/gubernur-walikota-dipilih-dprd-sebuah-wacana-yang-cerdas\/","title":{"rendered":"Gubernur Walikota dipilih DPRD Sebuah Wacana yang Cerdas"},"content":{"rendered":"

Jakarta, nawacita<\/a>\u00a0<\/strong>\u2014 Pemilihan Gubernur dan Walikota atau Bupati melalui DPRD di tingkatan masing-masing merupakan wacana yang cerdas. Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<\/span><\/p>\n

Rifqi menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa menyebutkan secara eksplisit mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.<\/span><\/p>\n

\u201cDari optik konstitusional, kata \u2018demokratis\u2019 dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bisa ditafsirkan sebagai demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi tidak langsung memiliki dasar konstitusional yang kuat,\u201d kata Rifqi.<\/span><\/p>\n

Ia menambahkan, konstitusi juga secara tegas tidak memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang hanya mengatur pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD.<\/span><\/p>\n

\u201cKarena pemilihan kepala daerah tidak berada dalam rezim pemilu, maka ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD sejatinya tidak perlu diperdebatkan dari aspek konstitusional,\u201d ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.<\/span><\/p>\n