![\"Nawacita.co\"](\"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG-20180307-WA0029-1024x683.jpg\")
<\/p>\nNawacita.co – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo bersama dengan Ketua DPRD Prov. Jatim, Kapolda Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim, serta Bupati\/Walikota dan Ketua DPRD Kab\/Kota se-Jatim terus berkomitmen memberantas korupsi terintegrasi di wilayah Jatim.<\/p>\n
Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi yang disaksikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr. Laode Muhammad Syarif, SH, LLM\u00a0 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7\/3).<\/p>\n
Dalam sambutannya, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini mengatakan, hasil kajian Kementerian Dalam Negeri\/Kemendagri terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan lima area rawan korupsi. Pertama, penyusunan APBD. Untuk itu ia terus mendorong pelaksanaan penyusunan anggaran melalui\u00a0e-planning\u00a0dan\u00a0e-budgeting. Selain itu, masih adanya permasalahan dalam penyusunan anggaran yakni pemerasan dan suap yang menyangkut integritas.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cSaat\u00a0e-budgeting\u00a0harus jelas secara detail uang dan kegiatannya. Untuk itu, perlu dilakukan e-new budgeting, yang menjamin program dan pendanaan sinkron dan tidak ada program selain yang telah disepakati bersama,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.<\/p>\n
Area rawan korupsi kedua adalah pengelolaan pajak retribusi daerah. Terkait hal ini, Pakde Karwo mengusulkan adanya\u00a0multiple channel\u00a0dalam pembayaran pajak dan retribusi, tanpa harus mengantri panjang.<\/p>\n
Area rawan ketiga adalah pengadaan barang dan jasa. Menurutnya masalah yang sering muncul selama ini kareena kewenangan pelayanan barang dan jasa masih banyak di induk sektor terkait, belum diserahkan ke daerah. Untuk itu, ia mengusulkan adanya moratorium Kepmen menjadi Keppres, sehingga hal yang induknya masih di sektor bisa dialihkan ke Keppres.<\/p>\n
![\"Nawacita.co\"](\"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG-20180307-WA0035-1024x683.jpg\")
<\/p>\n
Area rawan korupsi keempat adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Sesuai arahan KPK, selama pilkada sampai masa kampanye dan penentuan pemenang, Pemprov Jatim menghentikan hibah dan bansos untuk sementara waktu. Terakhir, \u00a0area rawan kelima adalah belanja perjalanan dinas.<\/p>\n
Pemprov Jatim, lanjutnya, terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah seperti membentuk layanan perizinan efektif dan efisien melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu\/PTSP, mengintensifkan pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah\/APIP dan menerapkan tunjangan perbaikan penghasilan yang sesuai.<\/p>\n
*Hasil Evaluasi dan Identifikasi*<\/p>\n
Sementara itu, dari hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan\u00a0Pemprov Jatim\u00a0kepada\u00a038\u00a0kab\/kota\u00a0terkait upaya pencegahan\u00a0dan\u00a0pemberantasan korupsi,\u00a0sebanyak 89 persen sudah menerapkan\u00a0aplikasi\u00a0e-planning\u00a0dan\u00a0\u00a0e-budgeting. Tercatat\u00a0sebanyak 35 kab\/kota sudah menerapkanaplikasi ini dan\u00a0sebanyak 3\u00a0kab\/kota\u00a0belum menerapkan\u00a0yakni Kab.Jombang, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan. Terkait perizinan, seluruh kab\/kota di Jatim juga telah memiliki PTSP.<\/p>\n
![\"Nawacita.co\"](\"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG-20180307-WA0033-1024x682.jpg\")
<\/p>\n
Dalam hal\u00a0penguatan\u00a0APIP\u00a0di daerah, sampai saat ini belum berjalan optimal\u00a0dikarenakan berbagai persoalan. Diantaranya\u00a0jumlah tenaga fungsional pengawasan masih belum sebanding dengan jumlah entitas pengawasan,\u00a0kompetensi tenaga fungsional pengawasan belum sesuai harapan, serta\u00a0secara aggregat alokasi anggaran untuk pengawasan di daerah sebesar 0,16 % dari\u00a0APBD\u00a0kab\/kota.<\/p>\n
Lebih lanjut disampaikan,\u00a0untuk pengawalan dana desa, seluruh pemerintah kabupaten telah melaksanakan pemeriksaan\u00a0dan\u00a0evaluasi dana desa di\u00a0wilayahnya. Pemprov Jatim\u00a0juga\u00a0telah\u00a0melakukan monitoring\u00a0dan\u00a0evaluasi terkait pengelolaan dana desa. Tahun\u00a02017,\u00a0Pemprov Jatim\u00a0melalui inspektorat provinsi\u00a0bekerja sama dengan pemerintah kabupaten melakukan inovasi dengan\u00a0 membuka klinik konsultasi pengelolaan keuangan desa yang bertempat di kantor kecamatan\u00a0yakni di Kab.\u00a0Bangkalan,\u00a0Sampang,\u00a0Sumenep dan\u00a0Sidoarjo.<\/p>\n
![\"Nawacita.co\"](\"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG-20180307-WA0034-1024x682.jpg\")
<\/p>\n
\u201cKlinik konsultasi ini\u00a0agar para perangkat desa sebagai pengelola dana desa benar-benar mengerti dalam mengelola keuangan, sehingga mampu\u00a0mencegah terjadinya penyimpangan,\u201d kata Pakde Karwo.<\/p>\n
Terkait dengan pembentukan\u00a0Unit\u00a0Pengendali\u00a0Gratifikasi (UPG), dari 38\u00a0pemerintah kab\/kota\u00a0di\u00a0Jatim,\u00a0sampai saat ini yang telah membentuk\u00a0UPGmasih 30%.\u00a0Kondisi\u00a0ini\u00a0dikarenakan\u00a0beberapa kab\/kota masih belum memahami arti penting\u00a0UPG\u00a0sebagai salah satu sarana pemberantasan korupsi di daerah.<\/p>\n
*Modus Terbanyak di Pengadaan Barang Jasa*<\/p>\n
Sementara itu, Pimpinan KPK RI Dr. Laode Muhammad Syarif, SH, LLM mengatakan, modus perkara korupsi terbanyak ada pada pengadaan barang dan jasa karena sering dilakukan\u00a0mark up. Ke depan, ia ingin ada ULP yang mandiri dan professional. \u201cSaya melihat Jatim secara infrastruktur jauh lebih siap dibanding provinsi lain di Indonesia,\u201d terangnya.<\/p>\n
![\"Nawacita.co\"](\"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG-20180307-WA0030-1024x683.jpg\")
<\/p>\n
Ia menjelaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK sendiri terdiri dari serangkaian tindakan mulai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, serta penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun, yang selama ini dilihat masyarakat hanya pada ranah penindakan.<\/p>\n
\u201cSalah satu fungsi yang tidak nyaman adalah penindakan, padahal ini hanya 20 persen dari rangkaian pekerjaan KPK,\u201d katanya.<\/p>\n
Laode mengatakan, dari tahun 2015-2018 KPK telah menerima aduan dari Jatim sebanyak 1.790 aduan. Menurutnya, aduan ini sendiri belum tentu kasus korupsi, namun tak sedikit pelapor yang menganggapnya tindak pidana korupsi.<\/p>\n
\u201cSetelah kami teliti, kekerasan rumah tangga pun dilaporkan kepada kami,\u201d terang Laode disambut tawa para hadirin.<\/p>\n
![\"Nawacita.co\"](\"https:\/\/nawacita.co\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/IMG-20180307-WA0031-1024x682.jpg\")
<\/p>\n
Terkait kasus aduan di Jatim ini, setelah diverifikasi, menjadi 345 aduan yang sudah ditelaah. Bila ditemukan penyelewengan penyelenggaraan negara akan segera ditangani KPK. Bila tidak, kasus tersebut akan diserahkan pada Kapolda dan Kajati.<\/p>\n
\u201cBayangkan saja bila dari 345 aduan yang benar 10 persen saja, ini sudah tidak nyaman. Karena korupsi tidak pernah hanya dilakukan satu orang saja,\u201d katanya.<\/p>\n
Di akhir, ia berharap penguatan APIP terus dilakukan. Hal ini sangat penting karena APIP menjadi tim pengawas pertama yang bertugas mengingatkan bila ada ketidakberesan terjadi. \u201cPetugas APIP harus tegas, karena kalau tugas APIP sesuai,\u00a0insyaAllah\u00a0tidak akan timbul masalah dengan BPKP maupuk KPK,\u201d katanya.<\/p>\n
Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan komitmen bersama dalam mendukung Rencana Aksi Daerah Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Tahun 2016-2017 yang diserahkan Gubernur Jatim kepada Bupati Banyuwangi, Bupati Bondowoso dan Bupati Tuban.<\/p>\n
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Irjen Kemendagri, Direktur BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Koordinator Korsupgah, Sekdaprov Jatim serta Kepala OPD se-Pemprov Jatim. (humasprovjatim\/dny).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nawacita.co – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo bersama dengan Ketua DPRD Prov. Jatim, Kapolda Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim, serta Bupati\/Walikota dan Ketua DPRD Kab\/Kota se-Jatim terus berkomitmen memberantas korupsi terintegrasi di wilayah Jatim. Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi yang disaksikan oleh Pimpinan Komisi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22674,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,4,2],"tags":[1547,110],"class_list":{"0":"post-22670","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-daerah","8":"category-hukum","9":"category-nasional","10":"tag-gubernur-jatim","11":"tag-kpk"},"yoast_head":"\n